PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) menyatakan menghormati proses hukum setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing. Perseroan mengaku telah menerima surat penetapan tersangka dan sedang menelaah substansi perkara tersebut.
TPL menyebut surat dari Kejaksaan Agung diterima pada 9 September 2026. Sebelum menerima surat itu, perseroan menyatakan telah mengetahui informasi mengenai status hukumnya melalui pemberitaan media massa.
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada Jumat (11/9), TPL menyatakan akan menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan hukum. Perusahaan juga menyebut penelaahan dilakukan terhadap isi surat penetapan yang diterimanya.
“Perseroan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan mencermati serta menelaah lebih lanjut substansi surat dimaksud serta menggunakan hak-hak yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tulis TPL. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons perusahaan atas perkembangan perkara yang sedang ditangani penyidik.
Dampak terhadap operasional
Manajemen TPL menyatakan belum menemukan dampak material tambahan terhadap kelangsungan usaha yang secara khusus berkaitan dengan penetapan tersangka korporasi. Penilaian itu didasarkan pada informasi yang tersedia dan telah diverifikasi hingga tanggal surat keterbukaan informasi tersebut.
“Berdasarkan informasi yang tersedia dan telah diverifikasi sampai dengan tanggal surat ini, perseroan belum mengidentifikasi adanya dampak material tambahan terhadap kelangsungan usaha yang secara khusus dapat dikaitkan dengan hal dimaksud,” tulis perseroan. TPL menyatakan akan terus menelaah aspek-aspek yang relevan dalam perkara ini.
Perseroan juga masih melakukan verifikasi untuk mengetahui ada atau tidaknya direksi, komisaris, karyawan, maupun pihak terkait yang terlibat dalam perkara tersebut. Proses itu dilakukan seiring penelaahan internal atas informasi yang tersedia.
Untuk menghadapi proses hukum, TPL menyatakan akan mengkaji seluruh aspek hukum yang relevan. Perusahaan menyebut langkah yang diperlukan akan diambil untuk melindungi kepentingan perseroan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Perseroan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan melakukan penelaahan atas seluruh aspek hukum yang relevan dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis TPL. Hingga Jumat (11/9), perusahaan mengaku belum memperoleh informasi terverifikasi mengenai perkara yang telah diperiksa di pengadilan.
Informasi yang belum diperoleh TPL tersebut mencakup nomor perkara dan pengadilan yang menangani perkara. Perusahaan menyampaikan posisi itu dalam penjelasannya kepada Bursa Efek Indonesia.
Laporan keuangan masih disusun
Bursa Efek Indonesia juga meminta penjelasan mengenai belum disampaikannya laporan keuangan interim TPL untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026. TPL menjelaskan laporan tersebut masih berada dalam tahap penyusunan dan limited review.
Perseroan menyatakan laporan keuangan akan disampaikan setelah seluruh proses yang diperlukan selesai. Penyampaian laporan itu disebut akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dugaan praktik transfer pricing
Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan TPL sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing untuk periode 2008-2025. Penyidik menyebut dugaan praktik tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri Siregar menyatakan TPL diduga melakukan under invoicing dengan mengubah kode HS atau Harmonized System atas produk pulp yang dihasilkan. Produk yang menurut penyidik seharusnya tergolong dissolving pulp diduga diubah menjadi paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).
Produk itu disebut kemudian dijual kepada Macau Marketing International Ltd di luar negeri serta Asia Pacific Rayon yang beroperasi di Indonesia. Rangkaian transaksi tersebut menjadi bagian dari penyidikan dugaan transfer pricing yang dilakukan Kejaksaan Agung.
Selain TPL, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yakni BP dan SR, sebagai tersangka. Keduanya disebut bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak TPL dan diduga membantu melancarkan praktik transfer pricing tersebut.
