Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mempererat kerja sama dengan Singapura untuk menangani sejumlah modus penghindaran pajak. Fokus pembahasan mencakup transfer pricing, manipulasi faktur atau misinvoicing, serta penguatan kepatuhan korporasi di kedua negara.
Kerja sama tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan DJP dan instansi terkait. Salah satu langkah yang dibahas ialah pertukaran data guna mendukung pengawasan terhadap transaksi perusahaan.
Pertukaran Data untuk Kepatuhan Korporasi
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pertukaran informasi menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kepatuhan wajib pajak badan. Data yang dapat dipertukarkan akan dibahas bersama untuk kepentingan Indonesia maupun Singapura.
Bimo mengatakan, “Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura. Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit,” ujar Bimo dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Kamis (12/11).
Pembahasan tersebut juga dikaitkan dengan reformasi tata kelola sumber daya alam. Sektor mineral kritis, mineral strategis, dan sawit disebut menjadi bagian dari area yang perlu diselaraskan dalam kerja sama itu.
Selain menjalin koordinasi dengan Singapura, DJP berkolaborasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kolaborasi ini diarahkan untuk menekan praktik underinvoicing dan transfer pricing yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
DJP mendukung proses rekonsiliasi data ekspor-impor yang dilakukan DSI bahkan sebelum kegiatan ekspor berlangsung. Langkah itu ditujukan untuk mendeteksi potensi perbedaan nilai transaksi sejak tahap awal.
Bimo mengatakan, “Kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya,” ujarnya.
Menekan Pengalihan Laba
Kerja sama Indonesia dan Singapura juga diarahkan untuk menciptakan persaingan pajak yang lebih adil. Bimo menyebut terdapat niat baik dari Perdana Menteri Singapura untuk membahas penyelesaian bersama terkait karhutla, transfer pricing, dan misinvoicing.
“Ada niat baik dari Perdana Menteri Singapura untuk membahas tiga hal. Pertama, penyelesaian bersama terkait karhutla. Kedua, transfer pricing. Ketiga, misinvoicing. Ini sudah menjadi isu antarnegara, bahasanya untuk keadilan pemajakan dan persaingan pajak yang adil,” ujar Bimo pada pekan lalu.
Menurut Bimo, transfer pricing dan manipulasi pembebanan biaya dapat menggerus laba perusahaan yang dilaporkan di Indonesia. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika keuntungan dialihkan ke negara lain, sementara beban biaya dicatat dalam jumlah besar di dalam negeri.
Salah satu modus yang menjadi perhatian adalah pembebanan biaya pemasaran dalam nilai besar. Skema itu dapat membuat perusahaan tampak mengalami kerugian di Indonesia meski laba dialihkan ke negara lain.
“Dilarikan laba ke sana, di kita dibebankan biaya. Di kita dibebankan marketing fee banyak sekali yang akhirnya menjadi merugi di sini,” ujarnya.
Transfer pricing merupakan penetapan harga transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik tersebut menjadi perhatian otoritas pajak apabila digunakan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.
Sementara itu, underinvoicing adalah praktik pencantuman nilai faktur yang lebih rendah daripada nilai transaksi sebenarnya. Praktik ini dapat mengurangi nilai penghasilan yang dilaporkan serta pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan.
Kerja sama itu juga akan membahas konsekuensi terhadap praktik investasi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Bimo menyebut pembahasan mencakup kemungkinan perumusan sanksi antarnegara apabila diperlukan.
