Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pungutan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang melalui marketplace akan berlaku mulai 1 November 2026. Kebijakan tersebut sebelumnya ditunda agar platform perdagangan elektronik memiliki waktu mempersiapkan pelaksanaan kewajiban sebagai pemungut pajak.
Penundaan pungutan PPh Pasal 22 e-commerce berlaku hingga 31 Oktober 2026. Setelah periode itu berakhir, penerapannya akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing platform digital.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan jadwal penerapan tersebut seusai konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (18/9). Ia mengatakan, “Marketplace itu ditunda sampai 31 Oktober. Insyaallah 1 November akan kita berlakukan sesuai dengan kesiapan para platform.”
Pungutan ini mengacu pada ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. DJP sebelumnya juga telah mengumumkan pelaksanaan pungutan PPh Pasal 22 atas transaksi yang berlangsung melalui platform perdagangan elektronik.
Perubahan Jadwal Penerapan
Pemerintah semula menjadwalkan penerapan pungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang marketplace mulai 1 Agustus 2026. Jadwal tersebut kemudian ditunda sebelum akhirnya DJP menetapkan 1 November 2026 sebagai waktu mulai berlakunya pungutan.
Kebijakan ini berkaitan dengan penghasilan pedagang dalam negeri yang melakukan transaksi melalui platform perdagangan elektronik. Dalam skema tersebut, marketplace ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak atas transaksi para pedagang di platformnya.
Penunjukan platform sebagai pemungut pajak dilakukan melalui pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan. Landasan pengaturannya tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Empat Platform Telah Ditunjuk
DJP telah menunjuk empat marketplace untuk menjadi pemungut PPh Pasal 22. Keempat platform tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, marketplace wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima pedagang dalam negeri. Pungutan itu berlaku terhadap transaksi pedagang yang dilakukan melalui platform perdagangan elektronik.
Besaran tersebut menjadi bagian dari ketentuan perpajakan yang diterapkan pada aktivitas perdagangan digital. Pelaksanaan pungutan tetap dikaitkan dengan kesiapan platform yang telah memperoleh penunjukan dari DJP.
Perhatian terhadap Kemampuan Pelaku Usaha
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyatakan kebijakan pajak e-commerce merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Namun, ia menekankan bahwa penerapan pajak perlu melihat kemampuan pelaku usaha.
“Saya pikir kalau terkait pajak e-commerce, jangan tanya ke saya. Biarkan itu menjadi domain Kementerian Keuangan,” ujar Maman.
Maman juga meminta agar kebijakan perpajakan tidak dipersepsikan sebagai pungutan yang diterapkan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi. Menurut dia, terdapat batasan penghasilan tertentu yang memperoleh fasilitas perpajakan.
“Jangan seakan-akan pemerintah ingin memajaki semua. Mereka yang pendapatannya di bawah Rp500 juta setahun dibebaskan pajak,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pelaku usaha dengan peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan PPh final sebesar 0,5% sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah, menurut Maman, tetap perlu menerapkan asas proporsionalitas dan kemampuan dalam kebijakan perpajakan.
“Pemerintah tetap melihat proporsionalitas dan asas kemampuan. Jangan sembarangan menetapkan harus bayar pajak kalau mereka belum punya kemampuan,” ujar Maman.
