PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) mengonfirmasi telah menerima Surat Penetapan Tersangka dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Surat tersebut terkait dugaan korupsi transfer pricing di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang disebut menimbulkan kerugian negara Rp2 triliun.
Perseroan menyatakan surat penetapan tersangka itu diterima pada 9 September 2026. Sebelum menerima surat tersebut, INRU mengaku telah mengetahui informasi mengenai status hukumnya melalui pemberitaan media massa.
Konfirmasi itu disampaikan manajemen dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada Jumat, 11 September 2026. INRU menyatakan tetap menghormati tahapan hukum yang sedang berlangsung dalam perkara tersebut.
“Perseroan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan mencermati serta menelaah lebih lanjut substansi surat dimaksud serta menggunakan hak-hak yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tulis manajemen INRU. Perseroan belum menguraikan lebih lanjut substansi surat penetapan tersangka yang diterimanya.
Toba Pulp Lestari juga menegaskan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan di tengah penelaahan perseroan atas perkara dugaan transfer pricing.
Manajemen menyatakan belum menemukan dampak material tambahan terhadap kelangsungan usaha yang dapat dikaitkan secara khusus dengan perkara itu. Penilaian tersebut didasarkan pada informasi yang tersedia dan telah diverifikasi hingga tanggal surat keterbukaan informasi diterbitkan.
“Berdasarkan informasi yang tersedia dan telah diverifikasi sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan belum mengidentifikasi adanya dampak material tambahan terhadap kelangsungan usaha yang secara khusus dapat dikaitkan dengan hal dimaksud,” jelas manajemen. Pernyataan itu mencerminkan posisi perseroan berdasarkan data yang telah diperoleh pada saat penyampaian informasi.
INRU juga akan melakukan penelaahan dan verifikasi mengenai kemungkinan keterlibatan direksi, komisaris, karyawan, maupun pihak terkait lainnya. Perseroan menyatakan langkah tersebut akan didasarkan pada informasi yang tersedia.
Dalam keterbukaan informasi tersebut, manajemen kembali menyampaikan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Perseroan juga menelaah seluruh aspek hukum yang relevan serta akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga tanggal surat, INRU menyatakan belum memperoleh informasi terverifikasi mengenai perkara yang telah diperiksa di pengadilan. Perseroan juga belum memiliki informasi mengenai nomor perkara maupun nama pengadilan terkait dugaan korupsi transfer pricing tersebut.
Status penetapan tersangka yang dikonfirmasi perseroan menjadi informasi material yang disampaikan kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia. Namun, INRU menyatakan belum mengidentifikasi informasi, fakta, atau kejadian material lain yang wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, perseroan belum menyampaikan laporan keuangan interim untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 yang telah melalui limited review. Laporan keuangan tersebut masih berada dalam proses penyusunan dan penyelesaian.
“Perseroan terus mengupayakan penyelesaian proses tersebut dan akan menyampaikan laporan keuangan dimaksud setelah seluruh proses yang diperlukan selesai serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata manajemen. INRU belum menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai waktu penyelesaian proses tersebut.
Perseroan menempatkan proses hukum dan penyusunan laporan keuangan sebagai dua hal yang masih berjalan pada saat keterbukaan informasi disampaikan. Untuk kewajiban perpajakan, INRU kembali menyatakan pemenuhannya selama ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
