Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia meminta DPR dan pemerintah menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam RUU Keuangan Negara. Usulan itu mencakup penerapan batas defisit anggaran 3 persen yang disesuaikan melalui kerangka jangka menengah.
Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menilai ruang penyesuaian diperlukan agar kebijakan fiskal dapat merespons dinamika ekonomi secara lebih efektif. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus berjalan bersama transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat.
Chaikal menyampaikan pandangan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Keuangan Negara bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (17/9/2026). Menurutnya, rancangan undang-undang perlu mengubah pendekatan yang terlalu kaku menjadi sistem yang memberi ruang bagi pengambilan keputusan secara hati-hati.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran negara perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi sebesar mungkin dengan sumber daya yang terbatas. “Negara itu harusnya memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dengan anggaran terbatas,” ujar Chaikal.
Ruang Kebijakan dan Tata Kelola
Dalam pandangannya, pendekatan yang disebut springboard dapat memberi keleluasaan kepada pemerintah serta pengelola BUMN dalam mengambil keputusan yang mendukung penciptaan nilai publik. Pendekatan ini berbeda dengan straightjacket yang lebih menitikberatkan pembatasan dan kepatuhan administratif semata.
Fleksibilitas kebijakan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kontrol atas potensi penyalahgunaan keuangan negara. Chaikal menyebut transparansi, pengukuran kinerja, pemisahan risiko, iktikad baik, dan kepatuhan terhadap prosedur tetap menjadi instrumen pengendalian utama.
Ia juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap proses ketika suatu keputusan dibuat. “Bukan berarti kita melonggarkan kontrol terhadap korupsi, tetapi kita justru berfokus pada prosedural,” kata Chaikal.
Kerangka tersebut menempatkan tata kelola sebagai unsur penting saat pemerintah memperoleh ruang yang lebih besar dalam mengelola anggaran. Dengan prosedur yang jelas dan pengawasan memadai, pengambilan keputusan dapat tetap berada dalam prinsip kehati-hatian.
Usulan Policy Judgment Rule dan Business Judgment Rule
Chaikal turut mengusulkan penerapan Policy Judgment Rule bagi pengambil kebijakan. Ia juga mengusulkan Business Judgment Rule bagi pengelola BUMN atau BUMD.
Kedua prinsip itu dinilai dapat memberi kepastian hukum bagi pihak yang menjalankan kewenangan secara hati-hati serta sesuai prosedur. Dalam penilaian Chaikal, perhatian tidak hanya diarahkan pada hasil akhir berupa kerugian negara, melainkan juga pada tata cara keputusan diambil.
“Yang perlu dinilai itu bukan kerugian negaranya, tetapi bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut diambil,” tutur Chaikal. Penilaian terhadap proses tersebut dinilai relevan untuk memastikan keputusan lahir melalui kewenangan dan prosedur yang semestinya.
Defisit 3 Persen dalam Kerangka Jangka Menengah
Usulan fleksibilitas batas defisit 3 persen diarahkan untuk menjaga disiplin fiskal dalam jangka menengah, bukan menghapus batas tersebut. Pemerintah tetap dapat menyesuaikan kebijakan anggaran terhadap kondisi ekonomi tahunan sambil mempertahankan arah pengelolaan fiskal jangka menengah.
Menurut Chaikal, kebutuhan akan ruang kebijakan menjadi semakin relevan ketika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Upaya mendorong pertumbuhan memerlukan ruang inovasi dan keberanian mengambil risiko yang diimbangi tata kelola, kepastian hukum, serta pengawasan yang memadai.
Ia menyatakan batas 3 persen dapat tetap menjadi arah pengelolaan fiskal pada horizon menengah. “Fleksibilitas itu penting, tetapi tetap harus ada managing, bahwa mid-term-nya mungkin memang harus 3 persen,” pungkas Chaikal.
