Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan sejumlah insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah untuk mendukung masyarakat dan dunia usaha. Fasilitas tersebut mencakup keringanan pajak bagi pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta pembelian rumah.
Insentif itu diberikan melalui pembebasan, pengurangan, maupun penerapan tarif khusus untuk kategori tertentu. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli, mendukung kegiatan usaha, dan membantu kelancaran ekonomi.
Suahasil mengatakan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan melalui fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Penjelasan tersebut disampaikan di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
“Dukungan APBN dilakukan dengan insentif pajak yang berupa pembebasan, pengurangan ataupun tarif pajak khusus untuk menjaga daya beli, mendorong usaha, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan fasilitas Pajak Penghasilan,” ujar Suahasil.
Fasilitas untuk Pekerja dan Pembelian Rumah
Salah satu fasilitas yang disebutkan adalah pembebasan PPN untuk pembelian rumah dengan harga sampai Rp2 miliar. Insentif tersebut menjadi bagian dari kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk membantu aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga memberikan fasilitas terkait PPh bulanan bagi pekerja di sektor padat karya. Ketentuan itu berlaku bagi pekerja dengan gaji sampai Rp10 juta per bulan.
Suahasil menjelaskan bahwa pajak penghasilan bulanan untuk kelompok pekerja tersebut tidak dipungut pada saat pembayaran gaji. Pembayaran pajaknya dilakukan pada akhir tahun sesuai penjelasan yang disampaikan pemerintah.
“Gaji pekerja di sektor-sektor padat karya, gaji sampai dengan 10 juta rupiah, gaji di bawah itu bebas dari pajak penghasilan bulanan, nanti bayarnya di akhir tahun saja. Sehingga itu akan membantu cash flow dari perusahaan,” urainya.
Skema Pajak UMKM
Fasilitas lain diberikan kepada UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun. Nilai tersebut setara dengan kisaran Rp40 juta per bulan sebagaimana disampaikan Suahasil.
Kelompok usaha dengan omzet di bawah batas tersebut mendapatkan pembebasan pajak. Sementara itu, usaha yang mencatatkan pendapatan mulai Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan pungutan sebesar 0,5% dari omzet.
Menurut Suahasil, pengaturan tersebut dimaksudkan agar masyarakat tetap dapat menjalankan usaha sekaligus memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dinilai tetap menjadi bagian dari tanggung jawab APBN dalam menghimpun penerimaan negara.
“Fasilitas-fasilitas ini kita maksudkan supaya masyarakat bisa berusaha, namun tetap bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, kepatuhan perpajakannya,” jelas Suahasil.
Potensi Pajak yang Tidak Dipungut
Suahasil juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak memungut seluruh potensi pendapatan pajak yang tersedia. Sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto atau PDB disebut sengaja tidak ditagih sebagai bagian dari kebijakan insentif perpajakan.
Ia menjelaskan, potensi pajak yang dapat dihimpun setiap tahun mencapai sekitar 12% dari PDB. Dari jumlah itu, pemerintah memungut sekitar 10%, sementara sisanya tidak dikumpulkan agar tetap beredar di tengah masyarakat.
“Setiap tahun, pemerintah tidak mengumpulkan pajak di sekitar 2,2% dari PDB. Jadi, kalau tax ratio kita dibilang rendah, 10% sesungguhnya yang bisa dikumpulkan itu 12%,” kata dia.
Menurut Suahasil, kebijakan pajak tidak hanya berfungsi untuk menghimpun penerimaan negara. Pemerintah juga menggunakan instrumen perpajakan untuk membantu rumah tangga dan dunia usaha.
“Tapi dengan sengaja 2%-nya tidak dikumpulkan, supaya apa? Supaya 2% ini terus beredar di tengah masyarakat dan itu merupakan bagian dari insentif perpajakan,” Suahasil menambahkan.
Target Penerimaan Pajak 2027
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak mematok target penerimaan pajak sebesar Rp2.593,4 triliun pada 2027. Target itu naik 12,2% dibandingkan outlook penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan strategi pencapaian target akan mengandalkan intensifikasi berbasis teknologi, perluasan basis pajak, dan penguatan kepatuhan. Optimalisasi sistem Coretax serta compliance risk management juga menjadi bagian dari langkah yang disiapkan.
Bimo menyebut target penerimaan pajak 2027 sekitar 2,3 kali lipat dibandingkan capaian pada 2016. Peningkatan tersebut dikaitkan dengan penguatan administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data.
