Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mematangkan pedoman tarif layanan pengantaran barang dan makanan dengan kendaraan roda dua. Aturan untuk layanan on-demand delivery itu akan dituangkan dalam peraturan menteri sebagai tindak lanjut peraturan presiden mengenai transportasi daring.
Pemerintah tidak akan menetapkan besaran tarif secara langsung bagi layanan tersebut. Sebaliknya, pemerintah akan menyiapkan formula yang menjadi acuan platform dalam menentukan harga pengantaran.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan formula itu diperlukan karena karakter layanan pengiriman berbeda dari transportasi penumpang. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan risiko pekerjaan dan komponen biaya yang ditanggung pengemudi.
"Pemerintah tidak akan menetapkan tarif secara langsung, melainkan menyusun formula yang menjadi pedoman bagi platform dalam menentukan tarif layanan pengantaran barang dan makanan," kata Nezar. Pernyataan itu dikutip pada Minggu (18/10/2026).
Dalam layanan pengantaran, pengemudi membawa barang atau makanan dengan karakteristik yang beragam. Variasinya dapat mencakup berat barang hingga bentuk atau cara pengirimannya.
Risiko dalam mengantarkan paket dan makanan juga dinilai tidak dapat disamakan dengan risiko saat membawa penumpang. Karena itu, struktur biaya untuk kedua jenis layanan tersebut tidak sepenuhnya serupa.
"Risiko pengantaran barang dan makanan berbeda dengan mengantar orang. Biaya transportasi untuk barang dan makanan juga tidak sama," ujar Nezar.
Pertimbangan tersebut membuat pemerintah tidak serta-merta menerapkan pola tarif batas atas dan batas bawah seperti pada transportasi penumpang. Formula Tarif Ojol untuk pengantaran akan disusun dengan pendekatan yang menyesuaikan karakter layanan.
Komponen yang Dikaji
Komdigi sedang mengkaji sejumlah unsur yang akan digunakan dalam penyusunan formula tarif. Kajian itu mencakup struktur biaya transportasi, pola layanan, serta algoritma yang dipakai setiap platform untuk menentukan harga.
Struktur biaya menjadi salah satu aspek penting karena pengemudi menghadapi kebutuhan operasional dalam menjalankan pengantaran. Sementara itu, pola layanan dan algoritma platform turut memengaruhi tarif yang muncul bagi konsumen maupun pengemudi.
Pemerintah juga telah melakukan dialog dengan sejumlah pemangku kepentingan. Mereka mencakup perwakilan pengemudi ojek online, perusahaan platform, serta kementerian dan lembaga terkait.
Pelibatan berbagai pihak ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi operasional layanan pengantaran. Proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencari formula yang dapat diterapkan dalam ekosistem digital.
Menjaga Keseimbangan Ekosistem
Penyusunan pedoman tarif diarahkan untuk meningkatkan penghasilan pengemudi sekaligus memberi perlindungan atas risiko selama bekerja. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem Pengantaran Barang dan Makanan.
Kenaikan tarif yang terlalu tinggi berpotensi membuat konsumen mengurangi jumlah pesanan. Jika pesanan berkurang, pendapatan pengemudi juga dapat ikut tertekan.
"Jangan sampai kemudian kita memenangkan satu sisi, tetapi pada akhirnya harganya terlalu mahal sehingga konsumen mengeluh. Akibatnya, jumlah pesanan menjadi lebih sedikit. Kalau pesanan menjadi lebih sedikit, penghasilan pengemudi juga menjadi lebih sedikit," kata Nezar.
Pemerintah berupaya menyeimbangkan perlindungan dan peningkatan pendapatan pengemudi dengan keterjangkauan harga bagi konsumen. Keberlanjutan operasional platform juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan formula tersebut.
Peraturan menteri mengenai pedoman tarif layanan pengantaran barang dan makanan ditargetkan terbit sebelum 31 Desember 2026. Aturan itu nantinya menjadi kerangka bagi platform dalam menetapkan tarif layanan pengantaran menggunakan kendaraan roda dua.
