Sejumlah pemerintah provinsi masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada November hingga Desember 2026. Program ini umumnya menghapus denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, sementara pokok pajak tetap dibayar kecuali ada ketentuan khusus.
Jadwal, jenis keringanan, dan kelompok kendaraan penerima manfaat berbeda di tiap daerah. Pemilik kendaraan perlu mengecek rincian tagihan melalui Samsat karena pembebasan denda tidak selalu mencakup SWDKLLJ, biaya dokumen, atau tunggakan pokok.
Daftar Tenggat Pemutihan Pajak Kendaraan
| Provinsi | Batas Akhir | Keringanan Utama |
|---|---|---|
| Bali | 11 November 2026 | Bebas denda PKB dan opsen serta pembebasan pokok PKB tahun ketiga dan seterusnya sesuai syarat. |
| Kalimantan Timur | 22 November 2026 | Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB. |
| Sumatera Utara | 30 November 2026 | Bebas denda PKB, tunggakan tertentu, pajak progresif, dan denda SWDKLLJ sesuai ketentuan. |
| Riau | 30 November 2026 | Bebas denda PKB serta skema keringanan pokok untuk tunggakan tertentu. |
| Jawa Timur | 30 November 2026 | Bebas denda PKB dan BBNKB serta pembebasan PKB progresif. |
| Kalimantan Selatan | 30 November 2026 | Bebas denda PKB dan potongan pokok PKB tahun berjalan. |
| Kalimantan Barat | 19 Desember 2026 | Pemutihan denda PKB dengan insentif lain mengikuti ketentuan daerah. |
| Jawa Tengah | 28 Desember 2026 | Bebas denda PKB, pajak progresif, dan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya. |
| DKI Jakarta | 31 Desember 2026 | Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. |
| Kalimantan Tengah | 31 Desember 2026 | Pembebasan tunggakan dan denda PKB tertentu serta fasilitas mutasi sesuai aturan. |
Program dengan tenggat terdekat berlangsung di Bali hingga 11 November 2026. Pemprov Bali juga memberi pembebasan pokok PKB pada tahun ketiga dan seterusnya sesuai syarat, sehingga manfaatnya dapat lebih besar bagi kendaraan yang menunggak lama.
Kalimantan Timur membuka relaksasi denda PKB hingga 22 November 2026. Kebijakan ini berfokus pada penghapusan sanksi administratif, sehingga pemilik kendaraan tetap perlu melunasi pokok pajak yang terutang.
Program yang Berakhir pada 30 November
Sumatera Utara menjalankan pemutihan pada 2 hingga 30 November 2026. Keringanannya mencakup denda PKB, pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ tahun sebelumnya sesuai ketentuan.
Riau memberikan bebas denda PKB sampai 30 November 2026. Kendaraan yang menunggak sedikitnya dua tahun memperoleh skema keringanan pokok dengan perhitungan berdasarkan pajak terutang tahun terakhir dan pokok pajak tahun berjalan sesuai program.
Jawa Timur menggelar pembebasan pajak tahap II pada 1 Oktober hingga 30 November 2026. Fasilitasnya meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, serta pembebasan pengenaan PKB progresif.
Beberapa kelompok di Jawa Timur juga mendapat pengurangan atau pembebasan tunggakan pokok PKB tertentu. Kelompok tersebut mencakup motor milik buruh, penerima program sosial, pengemudi ojek online, dan kendaraan roda tiga dengan syarat yang berlaku.
Kalimantan Selatan membuka program dari 14 Agustus sampai 30 November 2026. Daerah ini menawarkan potongan pokok PKB tahun berjalan sebesar 20 persen untuk kendaraan roda dua dan tiga, serta 10 persen untuk roda empat atau lebih.
Keringanan hingga Akhir Desember
Kalimantan Barat memperpanjang pemutihan denda PKB hingga 19 Desember 2026. Pemilik kendaraan perlu memeriksa ketentuan Samsat setempat untuk mengetahui potongan atau fasilitas tambahan yang tersedia.
Jawa Tengah menjalankan program bebas sanksi administratif dan progresif hingga 28 Desember 2026. Program tersebut mencakup bebas denda PKB, pajak progresif, dan sanksi SWDKLLJ dari tahun-tahun sebelumnya.
DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB pada 2 November hingga 31 Desember 2026. Pokok pajak yang masih terutang tetap wajib diselesaikan karena kebijakan ini tidak menghapus seluruh kewajiban pajak.
Kalimantan Tengah juga membuka keringanan sampai 31 Desember 2026. Programnya mencakup tunggakan dan denda PKB tertentu serta fasilitas mutasi masuk sesuai syarat pemerintah daerah.
Komponen Tagihan yang Perlu Diperiksa
Pemutihan pajak kendaraan tidak selalu berarti seluruh biaya di Samsat menjadi nol. Komponen yang paling sering dibebaskan adalah denda PKB, sedangkan pokok PKB umumnya tetap harus dibayar.
| Komponen | Perlakuan Umum |
|---|---|
| Pokok PKB | Tetap dibayar, kecuali terdapat potongan atau pembebasan khusus. |
| Denda PKB | Menjadi komponen utama yang dibebaskan dalam banyak program. |
| Opsen PKB | Pembebasannya harus disebutkan secara khusus dalam program daerah. |
| SWDKLLJ | Denda dapat dibebaskan di daerah tertentu, tetapi sumbangan tahun berjalan dapat tetap berlaku. |
| PNBP Dokumen | Biaya STNK, TNKB, BPKB, atau mutasi mengikuti ketentuan layanan. |
Syarat Umum dan Cara Pengurusan
Dokumen dasar untuk pembayaran pajak tahunan biasanya mencakup KTP pemilik dan STNK. Pengurusan balik nama, mutasi, atau pajak lima tahunan dapat memerlukan BPKB, kuitansi jual beli, surat kuasa, serta cek fisik kendaraan.
- Pastikan kendaraan terdaftar di provinsi yang sedang menjalankan program.
- Periksa periode, syarat, dan jenis keringanan melalui kanal resmi Bapenda atau Samsat.
- Mintalah rincian tagihan untuk membedakan pokok PKB, denda, SWDKLLJ, dan biaya lainnya.
- Siapkan dokumen sesuai layanan yang diurus, terutama untuk mutasi atau perpanjangan lima tahunan.
- Simpan bukti pembayaran setelah pengesahan STNK atau penerbitan dokumen selesai.
Aplikasi SIGNAL dapat digunakan untuk pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ pada layanan yang didukung. Namun, tunggakan panjang, mutasi, dan perpanjangan lima tahunan tidak selalu dapat diselesaikan sepenuhnya secara online.
Pemilik kendaraan sebaiknya tidak menunggu hari terakhir karena proses administrasi dapat membutuhkan waktu tambahan. Pembayaran perlu dilakukan melalui kanal resmi Samsat, Bapenda, Korlantas, atau mitra yang diumumkan pemerintah daerah.
