Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan batas biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak memengaruhi gaji tenaga pengawas. Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tetap menerima pembayaran melalui skema anggaran yang berbeda.
Penjelasan itu disampaikan untuk menjawab kekhawatiran mitra dan tenaga pengawas terkait kemungkinan pemotongan gaji setelah penerapan pembatasan biaya operasional. BGN menegaskan bahwa hak kedua tenaga pengawas tersebut tidak masuk dalam komponen operasional yang dibatasi Rp3.000 per penerima manfaat.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyatakan kebijakan tersebut tidak mengurangi hak Pengawas Gizi maupun Pengawas Keuangan. Ia meminta para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tidak khawatir mengenai keberlanjutan pembayaran gaji.
“Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat,” tegas Tysa di Jakarta, dikutip dari keterangannya pada 7 November 2026.
Skema Pembayaran Melalui Virtual Account
Menurut Tysa, pembayaran gaji tenaga pengawas dilakukan melalui mekanisme penyaluran anggaran yang telah disiapkan BGN. Dana tersebut disalurkan dengan top up virtual account kepada masing-masing SPPG setiap 10 hari sekali.
Mekanisme top up virtual account tidak hanya mencakup pembayaran gaji pengawas. Penambahan saldo juga diperuntukkan bagi beberapa kebutuhan pembiayaan yang terkait dengan operasional SPPG.
Komponen pembiayaan dalam penyaluran tersebut meliputi bahan baku, kebutuhan operasional, serta insentif pelayanan dan jaminan mutu. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan juga termasuk dalam cakupan dana yang disalurkan melalui mekanisme itu.
“Jadi ketika dilakukan top up virtual account, akan mengcover biaya bahan baku, operasional dan insentif pelayanan dan jaminan mutu serta biaya gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan,” jelas Tysa.
Pemisahan Alokasi Anggaran
BGN menerapkan pemisahan alokasi agar setiap kebutuhan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat dibiayai sesuai peruntukannya. Batas maksimal biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat karena itu tidak menjadi dasar pengurangan pembayaran bagi tenaga pengawas.
Pengaturan tersebut menempatkan biaya operasional dan gaji pengawas dalam komponen pembiayaan yang berbeda. Dengan skema ini, pembatasan belanja operasional tidak mengubah mekanisme pembayaran hak Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan.
SPPG menjadi titik pelaksanaan penyaluran dana melalui virtual account dalam skema yang dijelaskan BGN. Setiap top up dilakukan untuk mendukung kebutuhan layanan, pengadaan bahan baku, operasional, jaminan mutu, serta pembayaran tenaga pengawas.
BGN berharap penjelasan mengenai pemisahan anggaran dapat memberi kepastian bagi mitra dan tenaga pengawas. Kejelasan skema pembiayaan dinilai penting karena pengawas berperan mendukung pelayanan serta pengawasan mutu makanan pada setiap SPPG.
BGN kembali menegaskan bahwa kebijakan batas operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak mengubah hak pembayaran para pengawas. Gaji Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan tetap dianggarkan serta dibayarkan melalui mekanisme top up virtual account yang berlaku.
