Indonesia memaparkan langkah penanganan perubahan iklim di Conference of the Parties ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki. Salah satu fokus yang dibawa ialah percepatan transisi energi pada sektor ketenagalistrikan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan menekan emisi karbon menuju net zero emissions.
PT PLN (Persero) menyatakan agenda transisi energi nasional telah berjalan melalui perencanaan penambahan pembangkit, pengembangan energi bersih, dan penguatan pembiayaan. Upaya tersebut juga ditujukan untuk menjaga ketersediaan listrik yang cukup, andal, merata, serta terjangkau bagi masyarakat.
Indonesia House of Climate Solutions
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, membuka Paviliun Indonesia pada COP31, Senin (9/11). Paviliun tersebut mengusung tema “Indonesia: House of Climate Solutions” sebagai penegasan komitmen Indonesia mengubah ambisi iklim menjadi tindakan.
Hashim menyebut Indonesia membawa pesan mengenai solusi iklim berskala besar yang dapat diterapkan secara nyata. Tiga prioritas yang disampaikan mencakup penguatan ketahanan iklim, kemajuan aksi kolaboratif, serta jalur strategis menuju net zero emissions.
“Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk,” ujar Hashim. Ia juga menekankan bahwa perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah sehingga tidak dapat dihadapi oleh satu negara saja.
Presiden COP31, Murat Kurum, turut menyoroti perlunya penerjemahan komitmen global menjadi aksi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, kebijakan iklim perlu terintegrasi dengan kebijakan pembangunan di sektor energi, pangan, dan perkotaan.
“Dunia sedang menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada kita, kita sedang berada di titik nol (ground zero),” kata Kurum. Ia menilai kata-kata saja tidak lagi mencukupi karena kebijakan iklim juga berkaitan dengan upaya menyelamatkan masa depan kemanusiaan.
RUPTL Menjadi Landasan Transisi
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menyampaikan COP31 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan pelaksanaan transformasi energi nasional. PLN menempatkan agenda tersebut sebagai bagian dari layanan kelistrikan yang tetap harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Di COP31 ini, Indonesia, khususnya PLN, ingin menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen atau janji jangka panjang,” ujar Suroso. “Saat ini, secara nyata kita telah dan sedang melaksanakan agenda tersebut.”
Implementasi transisi energi itu antara lain mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025–2034. Dalam sepuluh tahun, Indonesia merencanakan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Sekitar 76 persen dari total tambahan kapasitas tersebut, atau 53 GW, direncanakan berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi. Suroso menyatakan rencana itu menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sambil memenuhi kebutuhan listrik nasional.
Program PLTS dan Dukungan Pendanaan
Pemerintah juga mendorong program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS sebesar 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
Suroso mengatakan pemanfaatan sumber energi domestik diharapkan dapat mengurangi ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor. Langkah itu dinilai penting untuk mewujudkan energy sovereignty atau kedaulatan energi.
Percepatan transisi di sektor ketenagalistrikan memerlukan kebutuhan pembiayaan yang besar dalam sepuluh tahun mendatang. Pada COP31, PLN bersama Indonesia mengamankan pendanaan USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional.
Pendanaan tersebut menunjukkan adanya dukungan konkret dari mitra global terhadap agenda energi yang sedang dijalankan Indonesia. Pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra internasional dipandang perlu memperluas kerja sama untuk mendukung investasi, pertukaran pengetahuan, dan solusi iklim berskala besar.
