IHSG Diprediksi Turun 7% dan Rupiah ke Rp 18.250 Usai Kabar Gibran Mundur

Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap pasar keuangan domestik. Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan IHSG dapat turun hingga 7%, sementara rupiah berpeluang bergerak ke kisaran Rp 18.220 sampai Rp 18.250 per dolar AS.

Proyeksi tersebut muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian politik dalam negeri yang disebut berkaitan dengan persoalan hukum dan isu ijazah. Ibrahim menilai kondisi itu dapat memengaruhi stabilitas pasar serta mendorong investor untuk menunda keputusan investasi.

Menurut Ibrahim, putusan Mahkamah Agung menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah serta batal demi hukum. Situasi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden dan arah kebijakan pemerintahan setelahnya.

Ia mengatakan pasar sebenarnya masih menghadapi tekanan bahkan tanpa kabar pengunduran diri tersebut. Namun, perubahan di posisi wakil presiden dipandang dapat memperbesar sentimen negatif terhadap saham dan mata uang domestik.

“Sebenarnya tanpa Gibran mengundurkan diri, IHSG-rupiah pun juga masih akan mengalami pelemahan. Tetapi dengan pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden, kemungkinan besar Indeks Harga Saham Gabungan ini akan mengalami turun, sampai di 7%. Kemudian, rupiah kemungkinan besar akan di level Rp 18.220 sampai di Rp 18.250,” ujar Ibrahim dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Investor Menunggu Kepastian Politik

Ibrahim menilai investor asing dan domestik yang sebelumnya bersiap masuk ke Indonesia dapat memilih sikap menunggu atau wait and see. Ketidakpastian mengenai kelanjutan program pemerintah pasca-perubahan wakil presiden disebut berpotensi menahan realisasi investasi besar.

Nilai investasi yang sebelumnya digadang-gadangkan mencapai Rp 777,8 triliun ikut menjadi perhatian dalam situasi tersebut. Potensi keretakan koalisi politik juga dinilai dapat membuat investor asing menunggu perkembangan hingga kontestasi politik berikutnya pada 2029.

“Wait and see investor sampai tahun 2029 ini akan merugikan Indonesia. Gibran yang mundur, tetapi yang rugi adalah Indonesia,” imbuh Ibrahim.

Tekanan dari Evaluasi MSCI

Selain dinamika politik domestik, pasar modal Indonesia juga dibayangi sentimen dari evaluasi Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Ibrahim menyebut risiko penurunan peringkat menjadi pasar mandiri atau standalone market dapat muncul pada periode 2026-2027 jika reformasi pasar modal tidak berjalan optimal.

Situasi itu berisiko memicu keluarnya dana asing dari pasar saham Indonesia sebesar US$ 2 hingga 6 miliar. Nilai tersebut disebut sebagai tambahan di luar arus dana asing yang telah keluar dari pasar modal domestik sepanjang Januari hingga September, yang mencapai Rp 127 triliun.

“Nah, kalau seandainya benar-benar MSCI masih tetap akan menurunkan peringkatnya, ada kemungkinan besar adalah 2 sampai 6 miliar US dollar itu akan keluar. Berarti, dianggap sampai bulan Desember itu adalah 2 miliar US dollar tambahan dari Rp 127 triliun yang keluar,” tambah Ibrahim.

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menyatakan pelaku pasar perlu mencermati beberapa faktor dalam perdagangan berikutnya. Faktor tersebut meliputi ketidakpastian politik domestik, perkembangan evaluasi indeks MSCI, pelemahan rupiah, serta arah bursa Wall Street dan pasar Asia.

Nafan menilai pelemahan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas makroekonomi dan persepsi risiko investor. Pergerakan pasar saham global juga dinilai akan ikut menentukan sentimen perdagangan saham di Indonesia.

“Pelemahan rupiah dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas makroekonomi dan memengaruhi persepsi risiko investor. Pergerakan bursa global arah Wall Street dan pasar Asia akan turut menentukan sentimen perdagangan domestik,” tutur Nafan kepada detikcom.

Sebelumnya, Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut dikonfirmasi Ketua Umum Projo Budi Arie pada Rabu (11/11/2026), yang menyatakan, “Pokoknya benar,” seperti dikutip dari detikNews.

Source: finance.detik.com

Berita Terkait

Terbaru Lainnya