Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memperkuat basis data penerima LPG 3 kg untuk membenahi tata kelola distribusi barang bersubsidi. Langkah ini ditempuh ketika kebutuhan LPG 3 kg pada 2026 diproyeksikan melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan penguatan data diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui pihak yang berhak menerima subsidi. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya penyaluran LPG 3 kg yang lebih tepat sasaran.
Pada 31 Agustus 2026, Anggia menyampaikan bahwa pemerintah sedang memperkuat basis data penerima. “Untuk LPG 3 kg, pemerintah sedang memperkuat basis data sehingga kami tahu siapa yang memang berhak menerima subsidi,” kata Anggia.
Realisasi penyaluran LPG 3 kg hingga Juli 2026 tercatat mencapai 5,05 juta ton. Angka itu berasal dari kuota LPG 3 kg sebesar 8 juta ton yang dialokasikan dalam APBN 2026.
Proyeksi Penyaluran Tahun 2026
Kementerian ESDM memproyeksikan penyaluran LPG 3 kg hingga akhir 2026 mencapai 8,677 juta ton. Volume tersebut setara 108,46 persen dari kuota yang tersedia dalam APBN 2026.
| Keterangan | Volume LPG 3 Kg |
|---|---|
| Kuota APBN 2026 | 8 juta ton |
| Realisasi hingga Juli 2026 | 5,05 juta ton |
| Proyeksi penyaluran hingga akhir 2026 | 8,677 juta ton |
| Kuota dalam RAPBN 2027 | 8,9 juta ton |
Proyeksi tersebut menunjukkan kebutuhan LPG 3 kg berpotensi melebihi volume subsidi yang telah dialokasikan. Kementerian ESDM juga memperkirakan konsumsi LPG 3 kg pada 2027 dapat lebih tinggi dibandingkan 2026.
Rancangan APBN 2027 mencantumkan kuota volume LPG 3 kg sebesar 8,9 juta ton. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan kuota LPG 3 kg dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 8 juta ton.
Pembenahan Tata Kelola Subsidi
Menurut Anggia, penambahan kuota saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan subsidi LPG 3 kg. Pemerintah perlu membenahi tata kelola agar subsidi diterima oleh kelompok yang memang berhak.
“Kalau solusinya hanya menambah kuota, persoalan subsidi tidak pernah selesai. Yang harus kita benahi adalah tata kelolanya,” ujar Anggia.
Penguatan basis data menjadi fokus dalam pembenahan sistem penyaluran LPG 3 kg. Data penerima diperlukan untuk mengarahkan distribusi kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Kementerian ESDM menempatkan pembenahan sistem sebagai solusi jangka panjang dalam penyaluran LPG 3 kg. Pendekatan itu dijalankan bersamaan dengan upaya menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
Anggia menekankan adanya dua prinsip yang perlu berjalan secara bersamaan dalam kebijakan LPG 3 kg. “Jadi, ada dua prinsip yang harus berjalan bersamaan, ketersediaan energi untuk rakyat harus dijamin, tetapi subsidi juga harus semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Penguatan data penerima diharapkan menjadi dasar perbaikan distribusi LPG 3 kg di tengah proyeksi kebutuhan yang meningkat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga penyaluran barang bersubsidi sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran subsidi.
