Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031. Forum yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026 itu mengakhiri kepengurusan sebelumnya di bawah KH Yahya Cholil Staquf.
Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung di tengah hubungan yang terbuka antara NU dan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan muktamar pada 31 Agustus 2026 dan menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama atau Kartanu berstatus anggota seumur hidup.
Prabowo menyatakan kedatangannya ke Jombang merupakan pemenuhan janji setelah mendapat informasi bahwa kartu anggotanya telah selesai. “Saya datang karena janji, janji harus dipegang,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan kerja sama NU, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia juga menempatkan NU sebagai institusi bersejarah yang berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, persatuan, pendidikan, kehidupan beragama, dan pelayanan sosial.
Jejak Politik Kebangsaan NU
NU berdiri pada 1926 sebagai organisasi sosial-keagamaan dan mengambil peran aktif saat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Salah satu tonggaknya ialah Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang menyerukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Resolusi tersebut menjadi konteks penting bagi mobilisasi kiai dan santri dalam perlawanan terhadap pasukan Sekutu di Surabaya. Pada fase awal republik, NU ikut mendirikan dan menjadi bagian dari Masyumi sebelum keluar pada 1952.
Setelah berpisah dari Masyumi, NU berdiri sebagai partai politik sendiri dan menjadi salah satu kekuatan besar dalam Pemilu 1955. Partai NU meraih 6.955.141 suara atau 18,41 persen serta memperoleh 45 kursi DPR.
Pada masa Orde Lama, NU memberi legitimasi keagamaan kepada Presiden Soekarno melalui konsep waliyyul amr al-daruri bi al-syaukah. Namun, sebagian tokoh muda NU kemudian semakin kritis terhadap pemerintah menjelang akhir periode tersebut, terutama setelah G30S dan menguatnya tuntutan pembubaran PKI.
Hubungan NU dengan negara kembali mengalami tekanan pada era Orde Baru. Kebijakan penyederhanaan partai pada 1973 membuat Partai NU bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan bersama sejumlah partai Islam lainnya.
Cipasung dan Kemandirian Organisasi
NU menegaskan kembali identitasnya sebagai jam’iyah diniyah-ijtima’iyah melalui Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984. Keputusan kembali ke Khittah 1926 membuat NU tidak lagi terikat secara organisatoris dengan partai politik tertentu.
Ketegangan dengan kekuasaan memuncak dalam Muktamar ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, pada 1-5 Desember 1994. Muktamar itu dikenang karena dugaan intervensi pemerintah Orde Baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.
Catatan NU Online yang ditulis Achmad Mukafi Niam menyebut pemerintah mengerahkan panser dan tentara untuk mencegah Gus Dur kembali terpilih. Intervensi itu dikaitkan dengan kekhawatiran Presiden Soeharto terhadap sikap kritis Gus Dur dan pengaruhnya terhadap agenda politik rezim.
Gus Dur akhirnya tetap terpilih sebagai Ketua Umum PBNU bersama KH Ilyas Ruhiat sebagai Rais Aam. Setelah Orde Baru runtuh, Gus Dur menjadi Presiden RI dan pada Muktamar ke-30 di Lirboyo, Kediri, 1999, mengingatkan warga NU agar tetap kritis kepada penguasa.
Pada era Reformasi, hubungan NU dan pemerintah kembali berubah seiring masuknya tokoh-tokoh NU ke ruang pemerintahan. KH Ma’ruf Amin, tokoh senior NU yang pernah menjadi Rais Aam PBNU, kemudian menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Joko Widodo pada periode 2019-2024.
Izin Tambang dan Ujian Independensi
Perdebatan baru muncul setelah pemerintah membuka peluang pengelolaan pertambangan bagi badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan melalui PP Nomor 25 Tahun 2024. Kebijakan itu memberi prioritas pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan.
PBNU menjadi salah satu organisasi yang merespons kebijakan tersebut dengan cepat karena membutuhkan sumber pendapatan baru untuk pendidikan, pesantren, kesehatan, dan pelayanan sosial. Yahya Cholil Staquf pada 2024 mengatakan, “Ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan afirmasi ini, kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap. Wong butuh, bagaimana lagi.”
PBNU memandang pengelolaan sumber daya alam sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi yang menaungi basis sosial dan lembaga pendidikan luas. Namun, kebijakan itu juga memicu pertanyaan mengenai kapasitas pengelolaan tambang, dampak lingkungan, dan risiko berkurangnya jarak kritis organisasi terhadap kekuasaan.
PBNU menyatakan telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak lingkungan serta akan menjalankan pengelolaan sesuai regulasi. Di internal NU, pandangan tentang izin tambang juga tidak tunggal, termasuk penilaian bahwa kebijakan itu dapat dipahami sebagai bentuk balas budi negara kepada organisasi yang berkontribusi bagi Indonesia.
KH Sahal Mahfudh pernah menyebut politik NU sebagai “politik tingkat tinggi”, yakni politik kebangsaan dan bukan politik praktis untuk memperebutkan kekuasaan. Gagasan itu menempatkan kepentingan bangsa sebagai dasar bagi NU untuk bekerja sama dengan pemerintah sekaligus mengoreksi kebijakan yang berpotensi mengancam kepentingan publik.
Fungsi kontrol tersebut tetap relevan dalam tata kelola pemerintahan. Transparency International mencatat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2021 berada di angka 38 dari skala 0-100 dengan peringkat 96 dari 180 negara, sehingga pengawasan masyarakat sipil tetap menjadi kebutuhan penting.
Kepemimpinan PBNU 2026-2031 akan menghadapi ruang kerja sama yang luas dengan pemerintah dalam pendidikan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, moderasi beragama, dan pelayanan sosial. Pada saat yang sama, sejarah relasi NU menunjukkan kedekatan dengan negara akan terus diuji oleh kemampuan organisasi menjaga independensi dan peran kritisnya.
