Pemerintah mengusulkan kuota bahan bakar minyak bersubsidi untuk minyak solar dan minyak tanah sebesar 19,561 juta kiloliter pada 2027. Usulan tersebut telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.
Di luar BBM bersubsidi, pemerintah juga menetapkan usulan volume LPG 3 kg sebanyak 8 juta metrik ton pada tahun yang sama. Angka itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Rincian Kuota BBM Bersubsidi
Kuota 19,561 juta kiloliter terdiri atas minyak tanah sebesar 0,561 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 19 juta kiloliter. Pemerintah menempatkan kedua komoditas tersebut dalam skema volume BBM bersubsidi yang diusulkan untuk 2027.
Bahlil menjelaskan penggunaan solar masih mencakup banyak kegiatan. Kebutuhan itu meliputi transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum.
Menurut Bahlil, cakupan penggunaan tersebut menjadi alasan perlunya menjaga harga jual eceran solar. Kebijakan volume subsidi diarahkan untuk menopang ketersediaan bahan bakar bagi sektor-sektor yang masih menggunakan solar.
“Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar,” ujar Bahlil.
Pemerintah akan mempertimbangkan kondisi global serta perubahan harga dalam menentukan harga dan proses masuknya pasokan bahan bakar. Faktor tersebut dinilai relevan bagi pengelolaan subsidi BBM pada periode anggaran berikutnya.
Usulan LPG 3 Kg Sebesar 8 Juta Metrik Ton
Untuk LPG 3 kg, pemerintah mengusulkan volume 8 juta metrik ton dalam RAPBN 2027. Usulan itu disusun dengan mengacu pada realisasi hingga Juli 2026.
Bahlil menyatakan angka tersebut sejalan dengan sejumlah pembahasan yang telah dilakukan bersama Komisi XII DPR. Pembahasan mengenai LPG 3 kg itu berlangsung pada Februari dan Juli.
“Berdasarkan realisasi sampai dengan Juli 2026 diusulkan volume LPG 3 kg dalam RAPBN tahun 2027 sebesar 8 juta metrik ton, ini sejalan dengan beberapa pembahasan yang sudah kita lakukan di Komisi XII baik di bulan Februari maupun di bulan Juli,” ujar Bahlil.
Usulan kuota LPG 3 kg menjadi bagian dari pembahasan subsidi energi dalam RAPBN 2027. Pemerintah menyandingkan pengajuan tersebut dengan kebutuhan subsidi BBM dan subsidi listrik.
Asumsi Subsidi Listrik
Pemerintah juga mengusulkan subsidi listrik sebesar Rp 117,84 triliun dalam RAPBN 2027. Perhitungan ini menggunakan asumsi Indonesian Crude Price atau ICP sebesar US$ 75 per barel, nilai tukar Rp 17.500 per dolar AS, serta inflasi 2,5%.
Perubahan pada harga minyak dan nilai tukar dapat memengaruhi kebutuhan anggaran subsidi. Bahlil mencontohkan kemungkinan penambahan subsidi apabila asumsi ICP naik menjadi US$ 80 per barel.
“Jadi kalau harganya naik asumsi naiknya menjadi US$ 80 per barel ICP, maka ada kemungkinan penambahan subsidi termasuk nilai tukar. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan nilai tukar tidak terlalu banyak terkoreksi,” terangnya.
Rangkaian usulan tersebut menunjukkan bahwa perhitungan subsidi energi 2027 tidak hanya bertumpu pada volume BBM dan LPG. Pemerintah juga memasukkan perkembangan harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar, dan inflasi dalam asumsi penyusunan anggaran.
