Peneliti sekaligus Director of Fiscal Justice CELIOS, Media Askar, mengusulkan sistem Coretax dipakai untuk membantu mengukur tingkat pendapatan penerima bantuan sosial. Usulan itu muncul karena metode pendataan kesejahteraan berbasis desil dinilai masih rentan menghasilkan keputusan yang keliru.
Penetapan desil saat ini masih mengandalkan estimasi pengeluaran masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan kelayakan warga dalam menerima bantuan sosial atau bansos.
Menurut Media, pola pengeluaran tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga secara utuh. Sebagian keluarga dapat terlihat mampu dari sisi belanja, padahal kebutuhan pendidikan dan kesehatan dipenuhi melalui utang pinjaman online atau penjualan aset seperti sawah.
Kondisi tersebut membuat indikator pengeluaran berpotensi menyesatkan dalam membaca tingkat kesejahteraan warga. Karena itu, penentuan sasaran bansos dinilai perlu melihat kemampuan ekonomi yang benar-benar tersedia setelah berbagai beban dipenuhi.
Media mendorong penggunaan konsep disposable income atau pendapatan bersih yang tersisa setelah dikurangi pengeluaran mendesak dan utang. Pendekatan ini dinilai lebih relevan daripada hanya mengamati pola belanja maupun penampilan ekonomi seseorang.
“Saya berharap pemerintah menggunakan data pendapatan dan pengeluaran yang lebih real. Kita butuh disposable income, pendapatan tersisa setelah utang dikeluarkan,” kata Media dalam diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia di Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Ia menilai data pendapatan yang akurat diperlukan agar pengukuran kemiskinan tidak semata-mata bertumpu pada angka pengeluaran. Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, misalnya, dapat berasal dari sumber pembiayaan yang tidak mencerminkan kemampuan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Dalam kerangka itu, Media menyebut Coretax dapat digunakan untuk mendata pendapatan bersih masyarakat. Sistem milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tersebut disebut mampu merekam informasi berdasarkan nilai pajak yang dibayarkan.
Selain pendapatan, sistem ini juga dinilai dapat mencatat kepemilikan aset serta data lain yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan wajib pajak. Ketersediaan data tersebut berpotensi memberi gambaran ekonomi yang lebih luas dalam penyusunan kebijakan penyaluran bansos.
Media juga menyampaikan gagasan agar pengisian data dalam sistem tersebut mencakup seluruh masyarakat, bukan hanya pembayar pajak. Dengan cakupan yang lebih luas, pemerintah dinilai dapat lebih mudah melihat aset dan pendapatan bersih warga.
“Itu Cortex, kalau kita gunakan dengan baik, itu ke depan bisa mencatat seluruh proyeksi aset masyarakat Indonesia. Idealnya di negara lain, aplikasi semacam Cortex tidak hanya diisi oleh pembayar pajak,” terang Media.
Menurutnya, pengisian data oleh seluruh warga dapat menjadi dasar bagi mekanisme bantuan yang lebih otomatis. Warga dengan pendapatan dan aset di bawah garis kemiskinan dapat teridentifikasi melalui data yang tercatat dalam sistem.
“Karena bantuan sosial itu adalah kontrak politik. Jadi kalau seandainya pendapatan aset saya di bawah garis kemiskinan, saya isi Cortex, saya otomatis jadi miskin, negara otomatis mengirimkan saya uang. That’s what we call tax benefit,” jelasnya.
Gagasan tersebut menempatkan bantuan sosial sebagai bagian dari hubungan antara warga dan negara berdasarkan kondisi ekonomi yang tercatat. Data yang diperbarui juga dapat mencerminkan perubahan kondisi warga ketika pendapatan atau kepemilikan aset mereka berubah.
Media memberi gambaran mengenai warga yang sebelumnya miskin lalu memperoleh warisan atau menjalankan bisnis yang lancar. Dalam situasi itu, pembaruan data dapat menjadi dasar perubahan posisi warga dari penerima bantuan menjadi pembayar pajak.
“Kemudian si A ini sebelumnya miskin, tiba-tiba dia dapat warisan, bisnisnya lancar, dia kaya, dengan Cortex tadi dia akan mikir, ‘waktu saya miskin, saya dikasih uang sama negara, sekarang saya bayar pajak’. Nah, ini bisa dilakukan ke depan,” lanjut Media.
