Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan perubahan skema perlindungan sosial dengan menyalurkan bantuan langsung dalam bentuk transfer tunai. Dalam rancangan tersebut, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi kepada produk, melainkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat menerima bantuan sosial.
Usulan itu telah disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan ekonomi serta sejumlah rekomendasi kebijakan untuk pemerintah.
Luhut mengatakan program perlindungan sosial tersebut direncanakan diluncurkan Presiden pada 10 November. Skema baru itu ditujukan untuk memberi keadilan bagi masyarakat yang berhak memperoleh bantuan dari pemerintah.
“Tadi ada kita laporkan mengenai perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November. Karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,” kata Luhut.
Menurut Luhut, DEN menyusun rekomendasi dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia. Data dan kajian tersebut kemudian dibahas bersama Presiden dan sejumlah pejabat terkait.
Pejabat yang terlibat dalam pembahasan itu antara lain Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pembahasan dilakukan untuk menilai arah kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah.
Transfer Tunai sebagai Arah Baru
DEN menempatkan transfer tunai sebagai bentuk bantuan yang akan diterima langsung oleh masyarakat sasaran. Luhut menegaskan perubahan ini berarti pemerintah mengakhiri pendekatan subsidi produk pada ujung penyaluran bantuan.
“Yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujarnya.
Skema tersebut berkaitan dengan agenda digitalisasi perlindungan sosial yang juga dilaporkan kepada Presiden. Digitalisasi diharapkan memperbaiki proses pendaftaran, penyaluran, serta ketepatan penerima bantuan sosial.
Jangkauan Digitalisasi Perlinsos
Direktur Eksekutif sekaligus Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat menyampaikan uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah menjangkau 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Hingga saat ini, terdapat 11,5 juta orang yang terdaftar dalam program digitalisasi perlinsos.
Program tersebut juga didukung oleh 775.000 agen yang membantu masyarakat dalam proses pendaftaran. Keberadaan agen menjadi bagian dari pelaksanaan program di berbagai wilayah yang telah terjangkau uji coba.
Firman menyebut hasil studi uji coba di Bali menunjukkan digitalisasi perlinsos dapat menurunkan exclusion error sebesar 24,1 persen. Istilah itu merujuk pada kondisi ketika masyarakat yang berhak menerima bantuan justru tidak memperoleh bantuan.
Digitalisasi juga disebut dapat menekan inclusion error dari 4,1 persen. Inclusion error terjadi ketika bantuan diterima oleh masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria penerima.
“Jadi dengan menggunakan perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun dari 4,1 persen. Jadi artinya digitalisasi perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” tegas Firman.
Menurut Firman, pemanfaatan sistem digital dapat membantu menciptakan proses penyaluran bantuan yang lebih transparan dan tepat sasaran. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki perlindungan sosial melalui penentuan penerima yang lebih akurat.
