Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyiapkan skema pembayaran uang pensiun dan bantuan sosial yang langsung masuk ke rekening penerima. Rencana tersebut menjadi bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara yang ditargetkan mulai bergulir pada 2027.
Skema baru itu diarahkan untuk memperluas mekanisme pembayaran pemerintah kepada individu atau government-to-person. Pemerintah masih menyusun desain penerapannya, termasuk untuk penyaluran dana pensiun dari rekening kas umum negara.
Suahasil menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Pernyataan itu dikutip pada Selasa (13/10/2026).
Menurut Suahasil, penerima uang pensiun idealnya dapat memperoleh pembayaran secara langsung melalui rekening masing-masing. Dana tersebut direncanakan berasal langsung dari rekening kas umum negara.
“Jadi idealnya menurut saya, dan kita akan desain untuk masuk di 2027, menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya, langsung dari rekening kas umum negara,” kata Suahasil. Pernyataan itu menegaskan arah rancangan pembayaran pensiun dalam sistem perbendaharaan yang sedang disiapkan.
Skema ini disebut akan mencakup kelompok penerima yang selama ini belum seluruhnya menggunakan mekanisme transfer langsung dari kas negara. Namun, pemerintah belum merinci kelompok penerima yang akan masuk dalam cakupan awal program tersebut.
Pemerintah juga menempatkan pemutakhiran data masyarakat sebagai kebutuhan penting dalam rencana itu. Data yang aktual dan akurat dinilai diperlukan agar penyaluran dana dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain uang pensiun, mekanisme serupa disiapkan untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah ingin mengembangkan pembayaran bansos langsung ke rekening penerima sebagai bagian dari perluasan sistem pembayaran kepada individu.
Pengembangan mekanisme tersebut masuk dalam pendekatan pembayaran government-to-person atau G2P. Dalam skema ini, pembayaran dari pemerintah ditujukan langsung kepada orang per orang sebagai penerima dana.
Suahasil menyebut pemerintah telah menerapkan pembayaran langsung ke rekening untuk sejumlah kelompok. Kelompok tersebut mencakup pegawai pemerintah pusat, anggota TNI dan Polri, serta penerima tunjangan profesi guru.
Penerapan pada kelompok-kelompok tersebut menjadi bagian dari penggunaan sistem pembayaran pemerintah kepada individu. Pemerintah berencana memperluas pendekatan yang sama untuk jenis pembayaran lainnya.
“Ini adalah suatu proses treasury, treasury operation, sistem perbendaharaan negara yang makin modern. Pembayaran dari government kepada person, G2P payment,” ujar Suahasil.
Rencana pembayaran langsung tersebut berkaitan dengan pengembangan operasi perbendaharaan negara. Pemerintah menempatkan skema itu dalam agenda modernisasi sistem pembayaran yang dikelola negara.
Meski arah kebijakan telah disampaikan, mekanisme teknis penyaluran uang pensiun dan bantuan sosial belum dijelaskan secara rinci. Suahasil juga belum memaparkan tahapan penerapan skema tersebut pada 2027.
Belum ada keterangan mengenai cakupan penerima, prosedur penyaluran, maupun pengaturan teknis bagi penerima dana pensiun dan bantuan sosial. Pemerintah masih memerlukan data masyarakat yang akurat untuk menopang pelaksanaan pembayaran langsung ke rekening.
