Pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU 2026 melalui transfer langsung ke rekening bank penerima. Skema ini diharapkan tidak lagi melibatkan pencairan melalui PT Pos Indonesia.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penyaluran BSU pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme transfer. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan agar masyarakat berusia 17 tahun ke atas memiliki rekening bank.
Airlangga menyebut kepemilikan rekening menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Rekening diharapkan dapat menjadi sarana utama penerimaan bantuan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.
“BSU biasanya kan ditransfer, tidak lewat (kantor pos). Sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Nilai dan Jadwal Penyaluran
Nilai BSU 2026 ditetapkan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus sehingga penerima akan memperoleh Rp 900 ribu.
Penyaluran BSU dijadwalkan berlangsung pada November atau Desember 2026. Pemerintah menyalurkan bantuan ini melalui Bank Himbara.
Penggunaan rekening bank menjadi unsur penting dalam skema penyaluran tersebut. Penerima perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum data bantuan dapat diproses.
Aturan Penerima BSU
Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan persyaratan penerima, batas gaji atau upah, serta besaran bantuan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan itu merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.
Pekerja atau buruh penerima BSU harus merupakan warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan. Mereka juga wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026.
Persyaratan berikutnya berkaitan dengan batas pendapatan pekerja. Penerima harus memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar UMP maupun UMK yang berlaku.
Data gaji atau upah mengacu pada laporan terakhir dari pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut harus tercatat dalam basis data BPJS Ketenagakerjaan.
Komponen pendapatan yang dihitung mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Dengan ketentuan ini, penetapan kelayakan penerima menggunakan data pengupahan yang telah dilaporkan perusahaan.
Penyesuaian Batas Upah Daerah
Batas gaji atau upah dapat disesuaikan bagi pekerja yang berada di wilayah dengan UMK lebih tinggi dari Rp 3,5 juta. Nilainya mengikuti UMK dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Bagi pekerja di wilayah yang tidak menetapkan UMK, batas penghasilan mengacu pada UMP. Mekanisme pembulatannya sama, yakni ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Aturan tersebut membedakan acuan penghasilan berdasarkan kebijakan upah minimum di masing-masing wilayah. Penyesuaian itu digunakan dalam penentuan pekerja atau buruh yang dapat menerima BSU.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 juga menegaskan kelompok yang tidak memperoleh bantuan ini. ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima BSU.
Dengan mekanisme transfer rekening, penyaluran BSU Rp 900 ribu ditujukan kepada pekerja yang lolos persyaratan kepesertaan, kewarganegaraan, serta batas penghasilan. Data rekening dan data kepesertaan menjadi bagian penting dalam proses penyaluran melalui Bank Himbara.
