Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan data calon penerima masih diproses di Kementerian Ketenagakerjaan.
Program ini ditujukan bagi pekerja berpenghasilan rendah dan bukan untuk kelompok kelas menengah. Kepastian penerima akan bergantung pada proses pengolahan, validasi, serta verifikasi data oleh instansi terkait.
Batas Gaji Penerima BSU
Airlangga menyebut BSU diberikan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. “BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah),” ujar Airlangga di Jakarta.
Dalam penjelasan berikutnya, Airlangga kembali menekankan batas nominal gaji sebagai acuan program. Ia mengatakan, “Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU.”
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembahasan mengenai peluang pekerja di daerah dengan Upah Minimum Provinsi atau UMP lebih tinggi, seperti Jakarta, untuk memperoleh bantuan. Airlangga menegaskan acuan yang digunakan tetap batas gaji yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, penentuan penerima tidak hanya dikaitkan dengan lokasi pekerja atau besaran UMP di suatu daerah. Pemerintah masih menunggu data akhir untuk memastikan pekerja yang memenuhi ketentuan program.
Data Calon Penerima Masih Difinalisasi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan proses finalisasi data BSU saat ini berada di Kementerian Keuangan. Setelah proses tersebut berjalan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan akan kembali memeriksa data calon penerima.
Verifikasi dilakukan agar bantuan disalurkan kepada pekerja yang sesuai dengan syarat. “Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti,” tutur Yassierli.
Menurut Yassierli, hasil dari proses itu akan menjadi dasar penetapan data final penerima. Pemeriksaan berlapis diperlukan untuk menjaga ketepatan sasaran penyaluran BSU.
Insentif PPh 21 bagi Pekerja Bergaji hingga Rp 10 Juta
Selain BSU, pemerintah juga menyiapkan insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp 10 juta per bulan. Kebijakan ini disebut mencakup sekitar 13 juta pekerja sektor formal.
Airlangga menjelaskan insentif pajak tersebut berbeda dari BSU karena memiliki batas penghasilan yang lebih tinggi. “Yang PPH DTP, PPH ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta. (Pekerja) di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang,” kata Airlangga.
BSU dan PPh 21 ditanggung pemerintah merupakan bentuk dukungan yang menyasar kelompok pekerja dengan batas penghasilan berbeda. Untuk BSU, daftar penerima baru akan diketahui setelah finalisasi serta validasi data oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan selesai dilakukan.
