Penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 sebesar Rp 900.000 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember. Bantuan diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember, lalu dibayarkan sekaligus.
Pekerja perlu memantau status penyaluran melalui rekening bank serta kanal resmi pemerintah. Jadwal penyaluran tidak berarti seluruh penerima akan memperoleh dana pada tanggal yang sama.
Ketentuan BSU 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Penyaluran bantuan direncanakan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri karena data calon penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan penerima akan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. “BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp 900.000 dibayarkan sekaligus,” ungkap Indah dalam keterangan resminya.
Ada beberapa indikator yang dapat diperiksa untuk mengetahui perkembangan pencairan BSU. Indikator tersebut perlu dikonfirmasi melalui transaksi rekening dan informasi resmi, bukan pesan atau unggahan di media sosial.
- Saldo rekening bertambah. Penerima melalui bank penyalur dapat memeriksa saldo rekening yang digunakan untuk penyaluran bantuan. Jika dana sudah masuk, nominal yang diterima sesuai ketentuan adalah Rp 900.000.
- Ada transaksi masuk pada mutasi rekening. Riwayat transaksi dapat menunjukkan tanggal, nominal, serta keterangan dana yang masuk. Pekerja perlu memeriksa detail transaksi agar tidak menganggap setiap transfer sebagai BSU.
- Muncul notifikasi dari bank. Aplikasi perbankan atau layanan notifikasi bank dapat memberi pemberitahuan ketika ada dana masuk. Notifikasi tetap perlu dicocokkan dengan mutasi rekening untuk memastikan nominal dan keterangannya.
- Status penyaluran muncul di kanal resmi. Informasi BSU dapat dipantau melalui laman bsu.kemnaker.go.id. Mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi oleh Kemenaker.
- Ada pemberitahuan dari PT Pos Indonesia. Penerima yang disalurkan melalui kantor pos perlu mengikuti mekanisme pengambilan yang diumumkan pihak terkait. Kode QR atau notifikasi di aplikasi Pospay bukan tanda pasti bantuan tersedia tanpa pemberitahuan resmi.
Status aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan belum otomatis membuat pekerja menjadi penerima BSU. Pemerintah tetap melakukan penetapan berdasarkan persyaratan dan data yang tersedia.
- Warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK.
- Peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan, atau mengikuti batas upah minimum di wilayah kerja.
- Bukan aparatur sipil negara, prajurit TNI, maupun anggota Polri.
- Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Batas penghasilan dapat mengikuti upah minimum kabupaten atau kota bagi pekerja di daerah dengan UMK di atas Rp 3,5 juta. Nilai tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh, sedangkan daerah tanpa UMK menggunakan acuan UMP dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Upah yang menjadi dasar penetapan bukan hanya gaji yang diterima saat ini. Data yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap.
Pekerja dapat membuka laman resmi bsu.kemnaker.go.id melalui ponsel atau komputer untuk memantau pembaruan program. Setelah fasilitas pengecekan diaktifkan, pekerja perlu mengikuti petunjuk yang tersedia pada laman tersebut.
Prosedur penyaluran tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan acuan pasti untuk BSU 2026. Informasi yang muncul di situs juga harus dipastikan berkaitan dengan penyaluran BSU 2026, bukan program pada periode lain.
Status kepesertaan dapat diperiksa melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO. Pemeriksaan ini berguna untuk memastikan data kepesertaan aktif, tetapi bukan bukti bahwa pekerja sudah ditetapkan sebagai penerima BSU.
Di aplikasi JMO, pekerja dapat masuk ke akun terdaftar lalu membuka menu informasi kepesertaan. Jika data diri atau data perusahaan tidak sesuai, pekerja dapat menghubungi HRD atau pemberi kerja untuk memastikan data yang dilaporkan sudah benar.
Pekerja yang mengalami kendala data kepesertaan dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan melalui nomor 175 atau mendatangi kantor cabang terdekat. Untuk informasi BSU, Kemenaker menyediakan pusat layanan pada nomor 1500 630.
Masyarakat perlu berhati-hati terhadap tautan atau pesan yang mengatasnamakan pencairan BSU 2026. Data pribadi, PIN, kata sandi, dan kode OTP tidak boleh diberikan kepada pihak yang mengaku dapat membantu pendaftaran atau mempercepat pencairan.
Penerima juga tidak diwajibkan membayar biaya pendaftaran karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Perkembangan penyaluran sebaiknya dipantau melalui laman resmi Kemenaker, mutasi rekening, serta pemberitahuan resmi dari bank penyalur atau PT Pos Indonesia.
