Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 tidak diberikan kepada seluruh pekerja. Bantuan senilai total Rp900.000 itu memiliki ketentuan penerima dan kelompok yang dikecualikan.
Pekerja yang berstatus Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif dipastikan tidak berhak menerima BSU 2026. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kebijakan penyaluran bantuan subsidi gaji bagi pekerja atau buruh.
Penyaluran BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi itu merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 serta dilengkapi petunjuk teknis pelaksanaan.
Tiga Kelompok yang Dikecualikan
Pengecualian penerima BSU berlaku bagi kelompok profesi yang telah disebutkan dalam ketentuan pemerintah. Berikut tiga kelompok pekerja yang tidak berhak memperoleh bantuan tersebut.
- ASN atau Aparatur Sipil Negara.
- Prajurit TNI yang masih berstatus aktif.
- Anggota Polri yang masih berstatus aktif.
Pemerintah menutup akses bantuan bagi ketiga kelompok tersebut secara tegas. Dengan demikian, status pekerjaan calon penerima menjadi salah satu unsur penting dalam proses penetapan BSU.
Selain pengecualian bagi ASN, TNI aktif, dan Polri aktif, penyaluran bantuan juga memperhatikan penerimaan Program Keluarga Harapan atau PKH. BSU diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada tahun anggaran berjalan.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari penumpukan bantuan sosial pada penerima yang sama. Pemerintah mengarahkan alokasi BSU kepada pekerja yang sesuai dengan sasaran program.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pembatasan penerima ditujukan agar anggaran tersalurkan secara tepat. Penyaluran bantuan diharapkan dapat menjaga kondisi ekonomi pekerja atau buruh.
“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam siaran pers. Pernyataan tersebut menekankan tujuan BSU dalam menopang daya beli penerima manfaat.
Syarat Dasar Penerima BSU 2026
Pekerja di luar kelompok yang dikecualikan tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan. Calon penerima wajib berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan melalui Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
Calon penerima juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026. Kepesertaan aktif menjadi salah satu dasar dalam verifikasi penerima bantuan.
Syarat berikutnya berkaitan dengan batas upah pekerja. Penerima BSU dibatasi bagi mereka yang memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.
Besaran upah yang menjadi acuan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Data tersebut merupakan informasi yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Ketentuan Batas Upah Berdasarkan Wilayah
Batas upah Rp3,5 juta tidak diterapkan secara sama untuk seluruh daerah. Pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK di atas Rp3,5 juta memperoleh pengecualian dalam formula batas upah.
Untuk wilayah dengan UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti nilai UMK setempat. Nilai tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Daerah yang belum memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi atau UMP sebagai acuan. Aturan pembulatan yang digunakan tetap sama dengan ketentuan untuk wilayah ber-UMK.
Penyesuaian ini membuat batas pendapatan penerima BSU mempertimbangkan standar upah minimum di daerah masing-masing. Pekerja perlu memenuhi ketentuan wilayah tersebut bersama syarat kewarganegaraan dan kepesertaan aktif.
Nilai dan Skema Penyaluran Bantuan
Pekerja yang lolos seluruh kriteria dan tidak masuk kelompok pengecualian akan menerima bantuan Rp300.000 setiap bulan. Bantuan diberikan selama tiga bulan.
Pemerintah menyalurkan bantuan secara sekaligus melalui skema cash transfer. Total BSU yang diterima setiap penerima manfaat mencapai Rp900.000.
Skema pembayaran sekaligus dimaksudkan untuk mendukung stabilitas konsumsi pekerja. Pemerintah juga menempatkan BSU sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat pekerja secara nasional.
