Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyediaan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Dana itu disiapkan untuk mendukung pemulihan infrastruktur serta aktivitas ekonomi masyarakat di tiga provinsi tersebut.
Kebutuhan anggaran tersebut mencakup sekitar Rp33 triliun untuk tahun depan dan Rp9 triliun anggaran 2026 yang belum tersalurkan kepada kementerian dan lembaga. Dana yang belum direalisasikan itu direncanakan diluncurkan pada tahun berikutnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kebutuhan pembiayaan itu kepada Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut Tito, kepala negara tidak mempermasalahkan penyediaan anggaran untuk program pemulihan tersebut.
“Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke k/l karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan,” kata Tito dalam keterangan pers usai rapat terbatas, Senin (9/11).
Alokasi untuk Proyek Pemulihan
Anggaran pemulihan bencana tidak akan diberikan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah akan mengalokasikannya kepada kementerian dan lembaga pelaksana, terutama Kementerian Pekerjaan Umum.
Dana tersebut akan dipakai untuk membangun dan memperbaiki jalan, sekolah, rumah ibadah, serta pasar. Program ini juga mencakup dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan terdampak.
Tito meminta kepastian anggaran segera diterbitkan agar kementerian dan lembaga dapat mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan. Kepastian itu dibutuhkan supaya proses lelang dini dapat dimulai sebelum pekerjaan fisik berjalan.
“Begitu sudah mengajukan ke keuangan, yang penting Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat setuju, maka k/l bisa melakukan lelang dini. Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan pekerjaan pemulihan di lapangan dapat dimulai sejak Januari atau paling lambat Februari 2027. Percepatan diperlukan agar perbaikan fasilitas umum dan layanan dasar tidak tertunda lebih lama.
Rencana Induk Hingga 2028
Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menunjukkan rencana induk pemulihan Bencana Sumatra mencakup 11.520 kegiatan selama 2026-2028. Kegiatan itu meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, rumah, serta pemulihan sektor pertanian dan pertambakan.
Sebanyak 23 kementerian dan lembaga menjadi pelaksana utama program dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,16 triliun selama tiga tahun. Rinciannya mencapai Rp38,93 triliun pada 2026, Rp32,84 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028.
Selain pelaksana utama, terdapat 10 kementerian dan lembaga pendukung dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp575,4 miliar pada periode yang sama. Total pembiayaan dalam rencana induk pemulihan tersebut mencapai sekitar Rp100,67 triliun.
Untuk pelaksanaan pada 2026, kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga pusat yang diajukan mencapai sekitar Rp39,1 triliun. Dari jumlah itu, Rp29,9 triliun telah disalurkan kepada 33 kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Pemerintah juga telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah. Nilai tersebut terdiri dari Rp268 miliar melalui Belanja Tidak Terduga, tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp10,65 triliun, serta tambahan TKD untuk belanja pegawai dan penanganan bencana sekitar Rp1,4 triliun.
Realisasi Daerah dan Bencana Susulan
Tito menyoroti penggunaan tambahan TKD yang masih berbeda-beda di setiap daerah. Di Sumatra Barat, realisasi tertinggi tercatat 54 persen, sementara terdapat daerah yang baru menggunakan 5 persen.
Di Sumatra Utara, realisasi tertinggi mencapai 60 persen di Kabupaten Asahan. Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih tercatat memiliki realisasi nol persen.
Di Aceh, Kabupaten Pidie telah menggunakan 93 persen tambahan TKD. Namun, Kabupaten Bireuen masih tercatat belum menggunakan tambahan anggaran tersebut.
Tito meminta pemerintah daerah memastikan dana dipakai untuk penanganan bencana dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain. “Gunakan untuk kepentingan bencana. Jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat saja,” tegasnya.
Sejak April hingga Oktober, sedikitnya 41 kejadian bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor terjadi di wilayah terdampak. Kejadian itu tersebar di 13 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali rusak akibat banjir susulan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong percepatan penyaluran dan pelaksanaan anggaran pemulihan.
