Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU kuartal IV 2026. Pekerja harus berstatus warga negara Indonesia dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026.
BSU 2026 diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Pemerintah menyalurkan bantuan tersebut sekaligus dengan nilai total Rp 900.000.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan ketentuan kepesertaan tersebut pada 4 November 2026. “Syarat Penerima BSU 2026 adalah Warga Negara Indonesia (WNI), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Agustus 2026,” kata Indah.
Batas Gaji Penerima BSU
Salah satu ketentuan utama penerima BSU adalah memiliki gaji atau upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Batas tersebut berlaku dengan penyesuaian bagi pekerja yang berada di wilayah dengan upah minimum lebih tinggi.
Untuk daerah yang memiliki upah minimum kabupaten atau kota di atas Rp 3,5 juta, batas gaji mengikuti nilai UMK. Nilai UMK itu dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Pekerja di daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan upah minimum provinsi sebagai acuan. Mekanisme pembulatan batas gaji bagi wilayah tersebut tetap sama.
“Gaji/upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai dengan upah minimum bagi wilayah yang mempunyai upah minimum lebih besar dari Rp3,5 juta,” kata Indah. Ketentuan ini menjadi dasar dalam penetapan batas penghasilan calon penerima bantuan.
Kemnaker menggunakan data gaji terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen penghasilan yang diperhitungkan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Kelompok yang Tidak Memenuhi Kriteria
Ketentuan penerima BSU mengecualikan aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif. Kelompok tersebut tidak dapat menjadi penerima bantuan subsidi upah.
Pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan juga tidak memenuhi kriteria. Ketentuan ini berlaku bersamaan dengan pengecualian bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri aktif.
“Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri aktif; dan tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan,” kata Indah. Persyaratan itu menjadi bagian dari kriteria penerima BSU 2026.
Dasar Aturan dan Cara Memeriksa Status
Aturan mengenai penerima BSU tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Aturan itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan BSU melalui laman resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK pada laman tersebut.
