Sebanyak 72.336 tenaga kerja melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut tercatat dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Data itu dipublikasikan melalui Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Catatan tersebut menggambarkan jumlah pekerja yang melaporkan PHK pada periode Januari sampai Oktober 2026.
Dalam keterangannya, Kemnaker menyebut, “Pada periode Januari s.d. Oktober 2026 terdapat 72.336 orang tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).” Data ini menempatkan laporan pekerja terdampak PHK sebagai indikator yang dipantau melalui sistem JKP.
Jawa Barat Menjadi Wilayah Tertinggi
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tenaga kerja terkena PHK paling banyak berdasarkan domisili pekerja. Proporsinya mencapai sekitar 20,31 persen dari total tenaga kerja yang melaporkan PHK pada periode tersebut.
Kemnaker menyatakan, “Tenaga kerja terkena PHK paling banyak menurut provinsi domisili tenaga kerjanya pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,31 persen.” Keterangan itu menegaskan bahwa pengelompokan data dilakukan menurut wilayah domisili tenaga kerja.
Persentase tersebut menunjukkan porsi Jawa Barat dalam catatan laporan PHK yang masuk ke sistem JKP. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci jumlah laporan dari provinsi-provinsi lain.
Data Enam Bulan Terakhir Bersifat Dinamis
Kemnaker mengingatkan bahwa tenaga kerja yang terkena PHK masih dapat mengajukan klaim dalam batas waktu enam bulan sejak tanggal PHK. Karena itu, data dalam enam bulan terakhir dapat terus berubah seiring pembaruan laporan dan pengajuan klaim.
Perubahan data tersebut perlu diperhatikan saat membaca angka PHK yang dipublikasikan pada setiap periode. Data terbaru dapat memuat pembaruan atas laporan yang sebelumnya belum tercatat atau belum masuk dalam pengolahan sistem.
Kemnaker juga menegaskan bahwa angka antarperiode publikasi tidak dapat dibandingkan secara langsung. Kondisi ini berkaitan dengan sifat data enam bulan terakhir yang masih dinamis dan dapat mengalami pembaruan.
“Untuk melihat perkembangan data yang paling akurat, disarankan untuk merujuk pada rilis publikasi terakhir yang telah menyajikan pembaruan data secara rinci per bulan,” terang Kemnaker. Rilis terakhir menjadi acuan untuk melihat pembaruan data per bulan secara lebih terperinci.
Batas Pengajuan Klaim JKP
Pekerja yang mengalami PHK masih memiliki kesempatan mengajukan klaim melalui JKP hingga enam bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja. Ketentuan batas waktu ini menjadi alasan mengapa angka pada periode terbaru belum bersifat tetap.
Sistem JKP mencatat tenaga kerja yang melaporkan kondisi PHK dalam rentang waktu yang masih memungkinkan untuk pengajuan klaim. Oleh sebab itu, pembaruan data dapat terjadi setelah suatu periode publikasi disampaikan.
Catatan 72.336 pekerja sepanjang Januari-Oktober 2026 perlu dibaca bersama penjelasan mengenai mekanisme pembaruan tersebut. Kemnaker menyarankan publik untuk merujuk pada publikasi terakhir agar memperoleh perkembangan data yang paling akurat.
