Pemerintah mengharapkan seluruh penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 dilakukan melalui rekening penerima. Skema tersebut ditujukan agar pekerja yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan tanpa penyaluran melalui kantor pos.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden adalah agar seluruh penerima bantuan mempunyai rekening. Dengan demikian, mekanisme transfer diharapkan dapat menjangkau seluruh pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima.
“BSU biasanya kan ditransfer. Tidak lewat (PT Pos Indonesia), tapi sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Airlangga, penggunaan rekening menjadi harapan untuk penyaluran BSU pada tahun ini. “Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga.
Sebelumnya, penyaluran melalui kantor pos digunakan bagi penerima yang belum memiliki rekening. Perubahan mekanisme ini menempatkan kepemilikan rekening sebagai bagian penting dalam proses penyaluran bantuan kepada pekerja.
Besaran Bantuan untuk Penerima
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, pekerja yang memenuhi ketentuan dan ditetapkan sebagai penerima memperoleh bantuan Rp 300.000 setiap bulan. Bantuan itu diberikan selama tiga bulan.
Penyaluran dilakukan sekaligus sehingga nilai yang diterima setiap pekerja berjumlah Rp 900.000. BSU 2026 diharapkan membantu menjaga daya beli pekerja, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria.
Kriteria Penerima BSU 2026
Ketentuan penerima mencakup status kewarganegaraan, data kependudukan, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta batas penghasilan. Data pekerja yang digunakan juga menjadi faktor dalam penetapan calon penerima bantuan.
- Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
- Bukan anggota aparatur sipil negara, anggota TNI, maupun anggota Polri.
- Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH pada periode sebelum penyaluran BSU sebagai kelompok yang diprioritaskan.
Untuk penetapan batas upah, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dasar perhitungan upah meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten atau Kota yang lebih tinggi dari Rp 3,5 juta dapat mengikuti batas maksimal upah sesuai UMK setempat. Nilai batas tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Apabila suatu daerah tidak memiliki UMK, acuan yang dipakai adalah Upah Minimum Provinsi atau UMP. Mekanisme pembulatan batas upah tetap mengikuti ketentuan yang sama.
Pentingnya Ketepatan Data Pekerja
Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau perusahaan dan pemberi kerja memastikan data pekerja yang disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai kondisi sebenarnya. Data kepesertaan dan upah menjadi salah satu dasar penetapan penerima BSU.
Kepemilikan rekening, data kepesertaan aktif, dan informasi upah menjadi unsur yang berkaitan dalam penyaluran bantuan tahun ini. Pekerja yang memenuhi persyaratan kemudian dapat memperoleh BSU sebesar Rp 900.000 dalam satu kali penyaluran.
