Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Kementerian Keuangan masih membahas kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembahasan tersebut belum menghasilkan kepastian mengenai kemungkinan perombakan tetap dilanjutkan atau dibatalkan.
Suahasil menyampaikan, keputusan terkait susunan pejabat perlu dilihat berdasarkan proses dan aktivitas yang telah berlangsung. Hal itu mencakup tahapan penunjukan serta pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pernyataan itu disampaikan Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026. Ia mengatakan pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan rangkaian proses yang sudah berjalan sebelumnya.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suahasil. Ia belum merinci keputusan akhir yang akan diambil terkait posisi pejabat pada kedua direktorat jenderal tersebut.
Menunggu Masukan Unit Eselon I
Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki sejumlah jenjang. Proses tersebut juga melibatkan seluruh unit eselon I dalam kementerian.
Ia menyebut masih menunggu masukan dari unit-unit terkait sebelum memastikan arah penataan pejabat. Keterlibatan berbagai unit diperlukan karena penunjukan jabatan tidak selalu berdampak pada satu satuan kerja saja.
“Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pembahasan tidak hanya menitikberatkan pada satu posisi atau satu unit tertentu. Kementerian Keuangan sedang melihat keterkaitan struktur jabatan secara menyeluruh.
Fokus Pada Koordinasi dan Sinergi
Suahasil menekankan perlunya struktur pejabat yang dapat mendukung kerja lintas unit eselon I. Struktur itu dinilai penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Ia mengatakan kebutuhan koordinasi antarsatuan kerja menjadi salah satu pertimbangan dalam memastikan susunan pejabat. Karena itu, pembahasan yang berlangsung juga diarahkan pada efektivitas hubungan kerja lintas unit.
“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan, dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” kata Suahasil.
Dengan pertimbangan tersebut, kelanjutan perombakan pejabat di DJP dan DJBC masih berada dalam tahap penelaahan. Suahasil belum memberikan pernyataan bahwa perubahan struktur telah diputuskan untuk diteruskan.
Pelantikan Menjadi Bagian Evaluasi
Terkait kemungkinan pembatalan perombakan, Suahasil mengatakan belum dapat memberikan kepastian. Kementerian Keuangan akan kembali melihat hal-hal yang telah dilakukan dalam proses sebelumnya.
Salah satu aspek yang disebutnya adalah pelantikan pejabat yang dilakukan dengan skema berbeda. Ada pelantikan yang dilakukan secara langsung, sementara sebagian lainnya berlangsung secara hibrida.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” pungkas Suahasil.
Evaluasi terhadap proses tersebut akan menjadi bagian dari pertimbangan Kementerian Keuangan dalam memastikan susunan pejabat berikutnya. Keputusan mengenai perombakan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih menunggu hasil pembahasan lintas unit eselon I.
