Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana menerapkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi pedagang online di marketplace mulai 1 November 2026. Penerapan kebijakan tersebut bergantung pada kesiapan platform yang ditunjuk sebagai pemungut.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan jadwal baru itu mengikuti penundaan yang berlaku hingga 31 Oktober. Kebijakan ini sebelumnya direncanakan berjalan mulai 1 Agustus 2026.
Bimo mengatakan kesiapan operasional marketplace menjadi faktor dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. “Marketplace itu kan ditunda sampai 31 Oktober, nanti insyaallah 1 November akan kita berlakukan sesuai dengan kesiapan para platform,” ujarnya di Jakarta Pusat, Jumat (18/9).
Pemungutan pajak dilakukan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Mekanisme ini menempatkan marketplace sebagai pihak yang memungut pajak dari pedagang.
Aturan Pemungutan Pajak
Kebijakan pemungutan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Aturan tersebut mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya.
Melalui PMK 37/2025, mekanisme pelunasan pajak mengalami perubahan bagi pedagang dalam negeri yang bertransaksi lewat marketplace. Pajak yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang akan dipungut oleh platform yang telah ditunjuk.
Bimo menyebut penerapan kebijakan itu tetap berlandaskan aturan yang telah berlaku dan pengumuman yang sudah disampaikan. Ia mengatakan belum menerima arahan terbaru dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara terkait perubahan kebijakan tersebut.
“Ini berdasarkan aturan yang sudah ada, pengumuman yang sudah kita lakukan. Kalau dari Pak Suhasil, saya belum dapat arahan,” ujar Bimo.
Dengan belum adanya arahan baru, jadwal penerapan pada 1 November masih menjadi rencana yang berlaku. Pelaksanaannya tetap dikaitkan dengan kesiapan masing-masing platform.
Penundaan Sebelumnya
Penerapan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang marketplace semula dijadwalkan dimulai pada 1 Agustus 2026. Namun, kebijakan tersebut kemudian ditunda oleh Menteri Keuangan periode 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menilai daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi saat itu belum cukup kuat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Penundaan itu disampaikan dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8).
“Pajak marketplace mungkin kita tunda, tidak Agustus ini mulai berjalan. Nanti kita tunda dulu,” ujar Purbaya.
Empat Platform Ditunjuk
Ada empat marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui PMSE. Keempat platform itu adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.
- Tokopedia
- Shopee
- Lazada
- Blibli
Penunjukan platform tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan mekanisme pemungutan pajak melalui pihak lain. Marketplace yang ditunjuk akan menjalankan fungsi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sesuai ketentuan dalam PMK 37/2025.
Kebijakan ini berfokus pada perubahan tata cara pelunasan pajak bagi pedagang dalam negeri yang menggunakan sistem perdagangan elektronik. Jadwal 1 November menjadi target penerapan setelah masa penundaan berakhir dan kesiapan platform terpenuhi.
