Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mengejar kekurangan penerimaan sekitar Rp750,1 triliun pada sisa tahun anggaran 2026. Salah satu kebijakan yang diandalkan adalah pemungutan Pajak Penghasilan atau PPh dari pedagang yang berjualan melalui marketplace.
Hingga akhir September 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.607,6 triliun. Jumlah tersebut setara 68,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat pemungutan hingga akhir tahun. Langkah itu mencakup transaksi digital lintas negara, pajak marketplace, serta pengurangan dan penghapusan sanksi perpajakan.
“Beberapa kebijakan akan menjadi pemicu untuk kami memperkuat pemungutan pajak,” kata Bimo dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. DJP juga akan menggunakan data yang telah diolah untuk pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penggalian potensi penerimaan.
Pajak Marketplace Berlaku Mulai Oktober
Pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace berlaku mulai 1 Oktober 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Tarifnya sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet pedagang.
Dasar pengenaan tarif itu tidak mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan ini menempatkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pihak yang menjalankan pemungutan.
Pemerintah telah menunjuk empat platform untuk memungut PPh Pasal 22 tersebut. Keempatnya adalah Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada.
Realisasi dari pajak marketplace belum dapat disampaikan karena DJP masih menunggu proses rekonsiliasi. Bimo mengatakan rekonsiliasi untuk kebijakan tersebut bersama sistem transaksi digital luar negeri ditargetkan dapat dilakukan pada November.
“Terkait SPP-TDLN dan pajak marketplace, ini nanti akan bisa kami rekonsiliasi di bulan November. Jadi, kami belum bisa memberikan jawaban terkait dengan jumlah (realisasi),” ujar Bimo.
Pajak Transaksi Digital Lintas Negara
Strategi lainnya adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN. Sistem ini digunakan untuk memungut PPN atas transaksi digital lintas negara dan mulai berjalan pada 25 September 2026.
Penerapan SPP-TDLN diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2026. Saat ini, pelaksanaannya melibatkan lima bank penerbit serta satu perusahaan teknologi finansial atau fintech.
DJP berencana memperluas pelaksanaan sistem tersebut ke bank, fintech, dan penyelenggara gerbang pembayaran lainnya. “Dalam waktu dekat, kami akan memperluas pada bank, fintech, dan payment gateway (penyelenggara gerbang pembayaran) yang lain,” kata Bimo.
Pengurangan Sanksi dan Pengawasan Data
Kebijakan ketiga yang disiapkan adalah pengurangan dan penghapusan sanksi perpajakan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya DJP untuk memperkuat penerimaan pajak pada sisa tahun anggaran.
Selain mengandalkan kebijakan baru, DJP akan memanfaatkan data yang telah diolah untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. “Kami akan menghabiskan semua data yang sedang kami olah untuk pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penggalian potensi,” tutur Bimo.
