Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan transfer dana dan remitansi tidak otomatis dikenai pajak digital melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN. Mekanisme tersebut hanya berlaku untuk transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai.
Penjelasan itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menanggapi pembahasan penerapan pajak digital. DJP menekankan sistem ini tidak ditujukan untuk mengenakan PPN atas transfer pribadi maupun kiriman uang masyarakat.
“Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat,” ujar Inge dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026).
Fokus pada Transaksi Digital Luar Negeri
SPP-TDLN digunakan pemerintah untuk memungut PPN atas pembelian atau pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Skema ini melengkapi pemungutan pajak atas transaksi yang belum dipungut melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE.
Dalam pelaksanaannya, bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk membantu mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria objek PPN. Pungutan dapat dilakukan apabila transaksi digital luar negeri tersebut memenuhi ketentuan dan pajaknya belum dipungut melalui mekanisme lain.
DJP menyatakan SPP-TDLN bukan kebijakan pajak baru yang mengubah tarif PPN. Sistem ini merupakan mekanisme berbasis teknologi untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara tertib dan adil.
Menurut Inge, sistem itu dirancang untuk memberikan kepastian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. DJP juga menyebut mekanisme tersebut bertujuan mencegah pemungutan ganda serta menjaga perlakuan setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.
Penggunaan data dalam pelaksanaan sistem ini, menurut DJP, dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sisi konsumen, mekanisme tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak perlu menjalankan sendiri administrasi penyetoran dan pelaporan PPN yang seharusnya dipungut.
Mencegah Pungutan PPN Ganda
DJP menegaskan suatu transaksi tidak akan dikenai pungutan melalui dua jalur. Jika PPN transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk, transaksi itu tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
“SPP-TDLN dirancang untuk mencegah pemungutan ganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN,” ungkap Inge.
DJP menyebut penerapan sistem telah melalui tahap pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi sebelum dijalankan secara penuh. Tahapan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat.
Pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Calon issuer lainnya masih berada dalam periode stabilisasi.
Inge menyatakan informasi mengenai penunjukan issuer baru akan disampaikan melalui kanal resmi DJP setelah seluruh tahapan persiapan selesai. Penunjukan lembaga pemungut menjadi bagian dari kesiapan operasional sistem tersebut.
Pernyataan Hashim soal Pajak Digital
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut pemerintah akan menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Kebijakan itu disebut akan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial, serta platform digital untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Dalam paparannya pada Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta pada 29 Oktober, Hashim menyebut bank pemerintah, bank swasta, fintech, Shopee, Lazada, dan GoTo akan dilibatkan dalam pemungutan serta penyetoran pajak. Ia juga mengatakan pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hashim menilai langkah tersebut berkaitan dengan rasio penerimaan negara Indonesia yang masih rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Ia menyebut penerimaan negara dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak baru mencapai 12 persen terhadap produk domestik bruto.
