Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan transfer bank dan remitansi tidak otomatis dikenai pajak pertambahan nilai mulai 9 November 2026. Klarifikasi ini disampaikan menyusul kabar mengenai penerapan pajak digital melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN.
DJP menyatakan sistem tersebut tidak membawa jenis pajak baru maupun perubahan tarif PPN. Kebijakan ini juga tidak berlaku untuk seluruh transaksi yang melibatkan pihak di luar negeri.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pemindahan dana pribadi tidak menjadi sasaran pemungutan melalui sistem baru tersebut. Penjelasan itu ditujukan untuk meluruskan anggapan bahwa setiap transfer atau kiriman uang masyarakat akan langsung dipajaki.
“Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat,” ujar Inge dalam pernyataan tertulis pekan ini.
SPP-TDLN dirancang untuk menata pemungutan PPN atas pemanfaatan layanan digital dari luar negeri. Pemungutan hanya dilakukan pada transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan.
DJP menyebut sistem ini bertujuan menciptakan pemungutan yang lebih tertib, adil, dan berbasis teknologi. Pengaturan tersebut juga diharapkan memberi perlakuan setara bagi pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.
Penggunaan data dalam pelaksanaan sistem disebut akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, mekanisme SPP-TDLN disiapkan untuk memberi kepastian dalam proses pemungutan PPN atas transaksi yang memenuhi syarat.
Inge menekankan bahwa tidak semua pembayaran ke luar negeri dapat diperlakukan sebagai objek PPN. Penentuan pemungutan tetap bergantung pada karakter transaksi dan ketentuan PPN yang berlaku atas layanan digital tersebut.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan,” jelas Inge.
DJP juga memastikan SPP-TDLN dirancang untuk menghindari pemungutan PPN secara berganda. Jika PPN suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang ditunjuk, PPN tersebut tidak akan dipungut kembali lewat sistem ini.
Bagi konsumen, mekanisme tersebut diharapkan menyederhanakan kewajiban administrasi atas layanan digital luar negeri yang memang wajib dipungut PPN. Masyarakat tidak perlu melakukan penyetoran dan pelaporan sendiri untuk transaksi yang telah dipungut melalui mekanisme yang berlaku.
“Mekanisme ini membuat proses menjadi lebih praktis, tertib dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak,” terang Inge. DJP menyebut sistem telah melalui pengujian dalam lingkungan sandboxing serta periode stabilisasi sebelum diterapkan secara penuh.
Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, dan integrasi dengan pihak-pihak terkait. DJP belum menyebut seluruh calon pemungut yang akan terlibat setelah masa stabilisasi selesai.
Pada 25 September 2026, DJP menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Enam lembaga tersebut berasal dari sektor perbankan nasional dan teknologi keuangan.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
- PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja
DJP menyatakan calon issuer lainnya masih berada dalam periode stabilisasi. Informasi mengenai penunjukan issuer baru akan disampaikan melalui kanal resmi DJP setelah seluruh tahapan persiapan dinyatakan selesai.
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut pemungutan pajak digital akan dimulai pada 9 November 2026. Ia mengatakan seluruh bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi keuangan akan terlibat dalam pemungutan dan penyetoran pajak tersebut.
“Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November,” ungkap Hashim dalam Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
