Penerimaan pajak dari ekonomi digital di Indonesia mencapai Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026. Nilai tersebut merupakan akumulasi setoran sejak 2020 dari perdagangan digital, aset kripto, teknologi finansial, dan pengadaan pemerintah.
PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE menjadi kontributor terbesar dengan penerimaan Rp 45,21 triliun. Nilainya mencakup lebih dari tiga perempat total pajak ekonomi digital yang terkumpul dalam periode tersebut.
Empat sektor yang dicatat Direktorat Jenderal Pajak meliputi PMSE, transaksi aset kripto, fintech, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Masing-masing sektor memakai mekanisme pemungutan pajak yang berbeda.
Rincian Penerimaan Empat Sektor
Setelah PPN PMSE, Pajak SIPP menjadi penyumbang terbesar berikutnya dengan nilai Rp 5,96 triliun. Penerimaan pajak fintech tercatat Rp 5,40 triliun, sedangkan pajak transaksi aset kripto mencapai Rp 2,18 triliun.
| Sektor | Penerimaan Hingga 30 September 2026 |
|---|---|
| PPN PMSE | Rp 45,21 triliun |
| Pajak SIPP | Rp 5,96 triliun |
| Pajak fintech | Rp 5,40 triliun |
| Pajak aset kripto | Rp 2,18 triliun |
Sepanjang Januari hingga September 2026, setoran dari keempat sektor mencapai sekitar Rp 12,72 triliun. Angka itu berbeda dengan Rp 58,75 triliun yang menggambarkan akumulasi penerimaan sejak 2020.
PMSE Mendominasi Penerimaan
Penerimaan PPN PMSE mulai dihimpun pada 2020 dan terus meningkat dalam beberapa tahun berikutnya. Setoran sektor ini tercatat Rp 731,4 miliar pada 2020, lalu menjadi Rp 3,9 triliun pada 2021 dan Rp 5,51 triliun pada 2022.
Penerimaan PPN PMSE mencapai Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, serta Rp 10,32 triliun pada 2025. Untuk Januari-September 2026, setoran sektor ini mencapai Rp 9,54 triliun.
Hingga akhir September 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sebanyak 245 pelaku usaha di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak.
Pada September 2026, DJP menunjuk Namecheap Inc, Airwallex Commercelink (Netherlands) BV, dan Airwallex Digital (Netherlands) BV sebagai pemungut baru. DJP juga mengubah data pemungut PPN PMSE atas Niantic International Ltd.
Kontribusi Kripto, Fintech, dan SIPP
Pajak aset kripto yang terkumpul sebesar Rp 2,18 triliun terdiri atas PPh Pasal 22 senilai Rp 1,30 triliun dan PPN dalam negeri Rp 881,82 miliar. Setoran Januari-September 2026 dari transaksi aset kripto tercatat Rp 300,28 miliar.
Dari sektor fintech, penerimaan Rp 5,40 triliun berasal dari PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN dalam negeri. PPN dalam negeri memberi kontribusi Rp 3,16 triliun, sementara setoran sektor ini pada Januari-September 2026 mencapai Rp 989,53 miliar.
Pajak SIPP menyumbang Rp 5,96 triliun hingga akhir September 2026. Nilai tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp 432,69 miliar dan PPN sebesar Rp 5,53 triliun.
Setoran Pajak SIPP sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp 1,89 triliun. Angka itu menjadikan sektor pengadaan pemerintah sebagai salah satu penopang penerimaan digital di luar perdagangan elektronik dan layanan keuangan digital.
DJP menyatakan akan terus memperluas basis pemungutan serta memperkuat pengawasan di sektor ekonomi digital. “DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan,” ujar Bimo dalam keterangan resminya.
Menurut DJP, langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara. Kebijakan itu ditujukan bagi pelaku usaha digital maupun pelaku usaha konvensional.
