Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tidak ada kebijakan baru yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN secara otomatis atas setiap transfer antarbank dan dompet digital. Penjelasan ini disampaikan menyusul isu penerapan pajak digital yang disebut akan dimulai pada 9 November 2026.
Suahasil menyatakan isu tersebut perlu diluruskan agar masyarakat tidak menganggap seluruh pemindahan uang akan menjadi objek pajak. Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta pada Selasa, 3 November 2026.
Menurut Suahasil, kebijakan yang dibicarakan berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN. Sistem itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026.
“Saya ingin menegaskan di sini, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital,” kata Suahasil. Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi keterangan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana pemungutan pajak digital.
Fokus pada transaksi digital dari luar negeri
SPP-TDLN ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital dari luar negeri. Transaksi tersebut memang telah menjadi objek pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penerapan sistem ini tidak berarti setiap transaksi pemindahan dana masyarakat melalui rekening bank akan dikenai PPN. Ketentuan tersebut juga tidak menjadikan seluruh nilai transaksi pada layanan dompet digital sebagai objek pajak.
Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya telah menyampaikan penjelasan serupa pada Senin, 2 November. Pemerintah menekankan bahwa pemungutan pajak tetap mengacu pada jenis transaksi dan objek pajak yang telah diatur.
PPN dikenakan pada biaya jasa tertentu
Ketentuan mengenai pajak pada layanan transfer dana dan teknologi finansial sebenarnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022. Aturan itu mengatur Pajak Penghasilan dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial.
Dalam ketentuan tersebut, PPN dapat dikenakan atas imbalan atau biaya jasa tertentu yang diterima penyelenggara layanan keuangan digital. Pajak tidak langsung diterapkan atas seluruh nominal uang yang dikirimkan oleh pengguna.
Artinya, pengguna yang melakukan transfer melalui layanan keuangan digital dapat menemui pengenaan PPN bila terdapat biaya administrasi yang memenuhi ketentuan perpajakan. Nilai dana yang dipindahkan tetap tidak otomatis menjadi objek PPN.
Penjelasan ini membedakan antara pokok dana milik pengguna dan biaya layanan yang dipungut penyedia jasa. Dengan demikian, pembahasan mengenai pajak digital tidak dapat dimaknai sebagai pengenaan PPN atas setiap transfer bank maupun penggunaan dompet digital.
