Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan penguatan pengawasan kepatuhan wajib pajak pada 2027. Fokusnya mencakup grup usaha, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, serta orang pribadi dengan profil kekayaan dan aktivitas ekonomi menonjol.
Langkah tersebut akan ditopang pemanfaatan data, teknologi, dan sistem manajemen risiko kepatuhan yang terintegrasi dengan Coretax. DJP juga menempatkan perluasan basis pajak sebagai bagian dari strategi mengejar target penerimaan negara.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengawasan akan diarahkan kepada wajib pajak grup dan pihak yang memiliki transaksi dengan hubungan istimewa. Area ini menjadi perhatian bersama penanganan praktik under invoicing dan transfer pricing.
Menurut Bimo, pengawasan terhadap orang pribadi prominent juga akan menjadi fokus pada 2027. Kelompok ini merujuk pada wajib pajak yang memiliki profil kekayaan serta aktivitas ekonomi yang menonjol.
“Seiring sejalan dengan penanganan kasus-kasus under invoicing dan transfer pricing dengan lebih baik dan lebih tepat dan juga terhadap wajib pajak-wajib pajak orang pribadi prominent. Ini memang pengawasan kepatuhannya menjadi fokus dari 2027,” ujar Bimo.
DJP menilai penguatan pengawasan pajak diperlukan untuk memperluas basis penerimaan sekaligus menutup kesenjangan kepatuhan atau compliance gap. Upaya tersebut dirancang tanpa menghambat kegiatan ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, DJP akan menggunakan compliance risk management integrated risk engine atau CRM IRE. Sistem ini dipakai untuk mengidentifikasi wajib pajak berdasarkan profil risiko dan menentukan tingkat pengawasan yang diperlukan.
Bimo menjelaskan pendekatan berbasis risiko memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih efektif dan optimal. Wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan tinggi dapat menghadapi pengawasan lebih intensif, termasuk pemeriksaan dan penegakan hukum bila terdapat indikasi yang kuat.
“Ini untuk memastikan kerja kita itu lebih efektif, lebih optimum. Pengawasan terhadap pajak-pajak yang berisiko rendah, berisiko tinggi, dilakukan mungkin lebih tinggi pengawasan dalam konteks pemeriksaan, kemudian penegakan hukum apabila memang ada indikasi ketidakpatuhan yang tinggi,” jelas Bimo.
CRM IRE telah terintegrasi dengan Coretax dan data warehouse DJP. Sistem tersebut akan terus disempurnakan seiring meningkatnya kematangan implementasi Coretax pada 2027.
Selain kelompok usaha besar dan orang pribadi prominent, DJP menaruh perhatian pada aktivitas ekonomi digital serta sektor informal. Pergeseran model bisnis dari pola konvensional ke digital dinilai dapat meningkatkan informalitas apabila transaksi belum tercakup dalam basis pajak.
DJP pun menyiapkan kebijakan untuk memperluas cakupan perpajakan atas transaksi digital, termasuk kegiatan e-commerce. Salah satu instrumennya ialah penerapan PPh Pasal 22 e-commerce sebesar 0,5 persen.
Wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap mendapat perlindungan dari pemungutan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan. DJP juga akan menyederhanakan mekanisme pengajuan surat pernyataan bebas bagi UMKM dengan omzet di bawah batas tersebut.
“Kemudian yang kedua intensifikasi pajak transaksi digital dan juga e-commerce, penerapan PPh Pasal 22 e-commerce sebesar setengah persen, tentu dengan semakin menyederhanakan mekanisme pengajuan surat pernyataan bebas untuk perlindungan UMKM yang beromzet di bawah Rp500 juta per tahun,” ujarnya.
Rangkaian strategi ini menjadi bagian dari upaya mencapai target penerimaan pajak 2027 sebesar Rp2.593,4 triliun. Target itu tumbuh sekitar 12,2 persen dibandingkan outlook penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun.
Pemerintah mengandalkan peningkatan kapasitas administrasi perpajakan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Pengoptimalan teknologi, Coretax, dan manajemen risiko kepatuhan menjadi bagian dari arah intensifikasi yang disiapkan DJP.
Rasio pajak pada 2027 ditargetkan mencapai 9,26 persen. Target itu dikaitkan dengan perluasan basis pajak, penguatan administrasi perpajakan, dan implementasi Coretax yang semakin optimal.
