Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji merespons aksi demonstrasi warga di kawasan pabrik mobil listrik BYD di Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Aksi itu menyoroti tuntutan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal di pabrik tersebut.
Sarmuji menyatakan Kementerian Perindustrian telah menerima informasi mengenai unjuk rasa tersebut. Namun, dia menilai penyelesaian persoalan tenaga kerja lokal tidak hanya berada dalam kewenangan kementeriannya.
“Iya, kita terima informasinya. Tapi tentu saja penyelesaiannya tidak hanya ada di Kementerian Perindustrian,” kata Sarmuji di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Dia menyebut kementeriannya akan melakukan pengecekan atas persoalan tersebut. Jika diperlukan, Kementerian Perindustrian akan menghubungi pihak di luar kementerian untuk membantu penanganannya.
“Nanti kita cek kalau perlu ada kita menghubungi di luar Kementerian Perindustrian pasti kita lakukan,” ujar Sarmuji. Pernyataan itu disampaikan setelah muncul protes warga terkait kesempatan kerja di kawasan industri kendaraan listrik tersebut.
Perbedaan Pandangan Perusahaan dan Warga
Menurut Sarmuji, isu penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri kerap muncul karena adanya perbedaan sudut pandang antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Perusahaan dapat merasa sudah memberi kesempatan kerja, sementara warga menilai jumlah kesempatan itu belum memenuhi harapan.
“Memang ada ini ya, kadang-kadang perspektif yang, POV-nya beda, point of view-nya kadang berbeda, ya,” katanya. Dia menilai perbedaan pandangan tersebut perlu dipertemukan agar persoalan tidak berlarut.
Sarmuji mengatakan industri mungkin merasa telah membuka ruang bagi warga setempat untuk bekerja. Di sisi lain, masyarakat dapat memandang penyerapan yang berjalan belum cukup besar dibandingkan harapan terhadap investasi yang hadir di daerah mereka.
“Antara industri merasa sudah, sementara masyarakat merasa belum cukup. Ini kan sesuatu yang harus dipertemukan ini,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat dalam membahas penyerapan tenaga kerja lokal. Komunikasi itu diperlukan agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sejalan mengenai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Penjelasan yang harus sama-sama satu frekuensi. Jangan sampai berbeda frekuensi,” tutur Sarmuji. Menurut dia, perbedaan frekuensi antara pihak-pihak terkait akan membuat persoalan terus muncul.
Tuntutan Warga Subang
Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu atau FMSB menggelar demonstrasi di kawasan pabrik BYD di Cipeundeuy. Aksi tersebut berlangsung pada Rabu (28/10/2026) di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
FMSB memperkirakan penyerapan tenaga kerja asal Subang di pabrik itu masih di bawah 20 persen. Mereka menilai warga sekitar belum memperoleh kesempatan kerja yang memadai meski pabrik kendaraan listrik berdiri di wilayah tersebut.
Juru bicara aksi FMSB, Megi Akbar Setiawan, menyatakan demonstrasi itu bukan bentuk penolakan terhadap investasi BYD. Warga justru berharap keberadaan pabrik tersebut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Subang.
Selain menuntut transparansi rekrutmen dan prioritas bagi pekerja lokal, massa aksi meminta adanya pelatihan keterampilan khusus industri kendaraan listrik. Pelatihan itu diharapkan dapat menyesuaikan kompetensi masyarakat dengan kebutuhan tenaga kerja di pabrik.
FMSB juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Subang membuat aturan mengenai penyerapan tenaga kerja lokal. Mereka meminta setiap investasi yang masuk ke daerah tersebut diwajibkan menyerap 70 persen tenaga kerja lokal.
Tuntutan itu menempatkan proses rekrutmen dan pengembangan keterampilan sebagai perhatian utama warga. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dinilai perlu menyamakan pemahaman agar peluang kerja lokal dapat dibahas secara terbuka.
