Pemerintah menargetkan kapasitas cadangan minyak nasional dapat memenuhi kebutuhan hingga 60 hari melalui pembangunan fasilitas penyimpanan di sejumlah wilayah Sumatra. Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Rencana pengembangan fasilitas penyimpanan minyak itu dibahas Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11). Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan pembangunan storage menjadi salah satu agenda yang dibahas.
Fasilitas baru tersebut ditujukan untuk memperbesar kemampuan penampungan minyak impor, terutama crude. Pemerintah ingin memastikan minyak yang didatangkan memiliki tempat penyimpanan dengan kapasitas yang memadai.
Menurut Bahlil, kapasitas penyimpanan yang dirancang pemerintah pada tahap awal diarahkan untuk berada di atas 20 hari. Sasaran jangka berikutnya adalah mendorong kapasitas cadangan minyak nasional hingga setara kebutuhan selama 60 hari.
“Di samping itu kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” kata Bahlil seusai rapat.
Studi Kelayakan dan Penentuan Lokasi
Pemerintah menyatakan studi kelayakan pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut telah selesai dilakukan. Tahap selanjutnya adalah peninjauan sejumlah lokasi pada akhir tahun ini sebelum titik pembangunan ditetapkan.
Pemilihan lokasi tidak hanya akan didasarkan pada ketersediaan lahan. Pemerintah juga memasukkan pertimbangan keselamatan dalam penentuan kawasan untuk pembangunan storage minyak.
Bahlil mengatakan fasilitas penyimpanan tidak boleh ditempatkan di kawasan yang memiliki potensi besar menimbulkan bencana. Aspek ini menjadi bagian dari rancangan pemerintah untuk menjaga keselamatan dalam pengembangan infrastruktur energi.
“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” ujarnya.
Kesiapan Program Bioetanol dan Biodiesel
Selain membahas penambahan kapasitas penyimpanan minyak, Presiden Prabowo juga meminta laporan mengenai kesiapan penerapan program Bioetanol E20. Pemerintah telah menyiapkan rencana pengembangan bahan bakar nabati tersebut hingga E50.
Pelaksanaan program E20 dan pengembangannya sampai E50 akan melibatkan koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. Kolaborasi itu diperlukan karena kesiapan bahan baku dari sektor hulu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
“Saya kebetulan dari sektor energi. Bapak Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita,” jelas Bahlil.
Pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan Biodiesel B50. Bahlil menilai kelanjutan program tersebut penting bagi ketahanan energi ketika arah perkembangan geopolitik global masih sulit diprediksi.
“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM,” kata Bahlil.
Ia menambahkan kebijakan B50 tetap dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi. Pengembangan storage minyak, program bioetanol, dan biodiesel menjadi agenda yang dibahas pemerintah dalam merespons kondisi geopolitik yang belum pasti.
