Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak mentah di sejumlah wilayah Sumatera. Kapasitas fasilitas itu ditargetkan mampu mendukung ketersediaan stok minyak hingga 60 hari.
Rencana pembangunan tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai bagian dari penguatan pengelolaan pasokan minyak nasional.
Fasilitas penyimpanan itu disiapkan untuk menampung minyak mentah hasil impor. Dengan kapasitas yang lebih besar, pemerintah berharap pengelolaan pasokan minyak dapat menjadi lebih fleksibel.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan fasilitas dilakukan di beberapa wilayah Sumatera. Lokasi tersebut akan digunakan ketika Indonesia melakukan impor minyak mentah.
“Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatera untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” ujar Bahlil, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (4/11).
Pembangunan crude storage menjadi salah satu langkah yang dipersiapkan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan minyak. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat kesiapan infrastruktur energi nasional.
Menurut Bahlil, studi kelayakan untuk proyek tersebut telah rampung. Pemerintah selanjutnya akan melakukan peninjauan lokasi mulai akhir tahun ini.
Penentuan lokasi fasilitas penyimpanan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan kapasitas dan aspek teknis. Pemerintah juga akan memperhatikan keselamatan serta mitigasi risiko bencana sebelum pembangunan dijalankan.
Langkah tersebut dilakukan agar infrastruktur energi dibangun secara terencana. Standar keamanan menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih lokasi penyimpanan minyak mentah.
“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” terang Bahlil yang juga Menteri ESDM.
Fasilitas penyimpanan minyak memerlukan lokasi yang dinilai sesuai dengan kebutuhan operasional dan keamanan. Karena itu, peninjauan lapangan akan menjadi tahap lanjutan setelah studi kelayakan selesai dilakukan.
Selain membahas penyimpanan minyak mentah, rapat terbatas itu juga menyinggung pengembangan energi alternatif. Presiden Prabowo turut menanyakan kesiapan implementasi bioetanol E20.
Bahlil menyampaikan pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap. Tahapan yang disiapkan mencakup pengembangan dari E20 hingga E50.
Pengembangan bioetanol akan melibatkan kerja sama lintas kementerian. Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian akan berkolaborasi untuk memastikan kesiapan bahan baku dari sektor hulu.
“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM,” kata Bahlil.
Kesiapan bahan baku menjadi bagian dari rencana pengembangan bioetanol. Kolaborasi sektor energi dan pertanian diperlukan karena bahan baku berada pada rantai pasok hulu.
Pemerintah juga memastikan program mandatori biodiesel B50 tetap berlanjut. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemanfaatan sumber energi domestik.
Program biodiesel B50 diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Pemerintah juga mengaitkan kebijakan ini dengan upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional.
Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak, pengembangan bioetanol, dan kelanjutan program biodiesel ditempatkan dalam agenda transformasi energi nasional. Ketiga langkah tersebut berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor energi.
