PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Kepastian itu mengikuti arahan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat.
Kebijakan harga tetap berlaku saat harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak fluktuatif. Kedua faktor tersebut termasuk parameter yang memengaruhi pembentukan harga BBM.
Kebijakan Harga BBM
VP Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan perusahaan menjalankan kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga dan penyaluran BBM. Ketentuan tersebut membedakan mekanisme harga BBM subsidi dengan BBM jenis bahan bakar umum atau JBU.
“Pertamina Patra Niaga mengikuti kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga BBM. Meskipun terdapat fluktuasi pada sejumlah parameter pembentuk harga, seperti harga minyak dunia dan nilai tukar, untuk BBM subsidi sesuai arahan Pemerintah tidak ada kenaikan harga hingga akhir 2026. Sementara untuk JBU, harga mengikuti formula yang telah ditetapkan Pemerintah,” tutur Kitty Andhora dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (12/9/2026).
Untuk JBU atau BBM nonsubsidi, harga mengikuti formula yang telah ditetapkan Pemerintah. Penetapan harga produk ini dilakukan sesuai formula serta ketentuan yang berlaku.
Pertamina Patra Niaga menyatakan tetap berkomitmen menjalankan kebijakan Pemerintah terkait harga dan distribusi BBM. Perusahaan juga menargetkan kebutuhan energi masyarakat dapat dipenuhi dengan baik.
Penyaluran Biodiesel B50
Di sisi lain, Pertamina telah menyalurkan mandatori biodiesel B50 ke 6.050 SPBU di Indonesia. Jumlah itu setara 94 persen dari total 6.412 SPBU.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyebut masih ada 362 SPBU yang belum menyalurkan B50. SPBU tersebut masih menyalurkan B40.
“Masih 362 SPBU yang belum menyalurkan B50 karena masih menyalurkan B40,” kata Ega di Jakarta, Selasa (8/9/2026), seperti dilansir Antara. Berdasarkan laporan Marketing Operation Region atau MOR di delapan wilayah, rata-rata penyaluran B50 telah melampaui 90 persen.
Hanya satu MOR di Maluku dan Papua yang mencatatkan penyaluran B50 sebesar 65 persen. Wilayah tersebut masih menghabiskan stok B40 yang jumlahnya masih cukup banyak.
“Untuk di Maluku dan Papua masih menghabiskan stok B40, karena stok masih cukup banyak,” ujarnya. Kondisi ketersediaan stok menjadi alasan penyaluran B50 di wilayah itu belum menyamai rata-rata wilayah lainnya.
Kondisi Terminal BBM
Dari 121 terminal BBM milik Pertamina, hanya Terminal BBM Sintang di Kalimantan Barat yang belum menyalurkan B50. Penyaluran di terminal tersebut terkendala pendangkalan sungai akibat penyusutan aliran sungai.
“Adapun 1 Terminal BBM yang berada di Sintang belum dapat menyalurkan B50 karena faktor cuaca yaitu sungai mengalami penyusutan,” kata Ega. Selain kendala tersebut, penerapan mandatori B50 secara umum disebut berjalan dengan baik.
Pertamina Patra Niaga juga mencatat pengaduan pelanggan selama penerapan B50 tidak terlalu signifikan. Penjualan biosolar subsidi bahkan meningkat setelah harga solar nonsubsidi mengalami kenaikan.
“Sampai dengan saat ini tidak ada komplain yang signifikan,” kata Ega. Perkembangan penyaluran B50 di SPBU dan terminal BBM tetap menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan energi yang dijalankan Pertamina Patra Niaga.
