Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal, mengusulkan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dibekukan sementara saat memasuki tahun pemilu. Usul itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat mengenai RUU Perampasan Aset bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Menurut Fithra, pembatasan waktu diperlukan untuk mencegah pelaksanaan perampasan aset menjadi bagian dari kontestasi politik. Ia menilai proses tersebut perlu dirancang dengan pengamanan yang kuat agar tetap tertib secara institusional.
Fithra menyebut langkah antipolitisasi harus didukung proses uji tuntas atau due diligence. Permohonan perampasan aset oleh Jaksa Agung, menurutnya, perlu lebih dulu ditelaah oleh beberapa lembaga independen, termasuk PPATK.
"Jadi permohonan oleh Jaksa Agung setelah telaah oleh beberapa independent body, ada PPATK, terus kemudian dilarang yang terkait dengan waktu-waktu pemilu," kata Fithra. Ia juga mengusulkan pembekuan proses ketika periode pemilu telah dimulai untuk menghindari munculnya peristiwa politik.
"Ya kalau sudah masuk waktu tahun pemilu kalau bisa ini ya di-freeze dulu, kalau enggak itu akan memicu satu peristiwa-peristiwa politik, gitu kan," sambungnya. Pandangan itu menempatkan waktu pelaksanaan sebagai salah satu aspek penting dalam rancangan mekanisme perampasan aset.
Selain pembatasan pada masa pemilu, Fithra menilai evaluasi berkala perlu dilakukan selama kebijakan berjalan. Evaluasi tersebut ditujukan untuk memastikan proses perampasan aset tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan politik.
Ia menyatakan perampasan aset perlu dijalankan secara tertib agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. "Jadi satu sisi kita bisa melakukan perampasan aset, tapi di sisi yang lain kita juga melakukannya secara tertib, sehingga pada akhirnya secara institusional," ujarnya.
Fithra juga mendorong penerapan perampasan aset secara terbatas. Menurut dia, batas penerapan perlu ditetapkan lebih dulu melalui konsensus nasional, termasuk kesepakatan politik.
"Ya kalau bisa perampasan aset ini perampasan aset yang terbatas, ya," ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa besaran dan batasan perampasan perlu menjadi kaidah yang tetap agar pelaksanaannya tidak berubah-ubah.
Pengawasan dari lembaga independen menjadi unsur lain yang dinilai penting dalam skema tersebut. Lembaga itu perlu menilai apakah aset yang menjadi objek perampasan benar-benar terkait tindak pidana dan menimbulkan kerugian negara.
Fithra menekankan perlunya pemeriksaan atas dasar perampasan sebelum langkah itu dijalankan. "Betul ini merugikan negara? Betul dia maling? Betul dan seterusnya dan seterusnya, dan ada masa evaluasinya juga," katanya.
Dalam pembahasan kelembagaan, Fithra tidak mendukung pembentukan badan baru untuk menjalankan mekanisme perampasan aset. Ia mengusulkan pemerintah menggunakan institusi yang telah tersedia, seperti Badan Pemulihan Aset Kejagung.
"Dari sisi ini misalnya ada Badan Pemulihan Aset Kejagung, itu saja yang digunakan, kita enggak perlu harus menambah badan lagi," bebernya. Usul tersebut menekankan pemanfaatan struktur yang sudah ada dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia turut menyoroti ukuran keberhasilan atau key performance indicator dalam perampasan aset. Fithra mengingatkan KPI tidak seharusnya hanya berorientasi pada nilai aset yang dirampas dalam jumlah besar.
Menurutnya, target nominal berpotensi mendorong petugas mengejar nilai perampasan demi memenuhi indikator. Ia mengusulkan persentase aset yang berhasil dipulihkan melalui proses pengadilan dijadikan ukuran yang lebih relevan.
"Jadi yang kita perlu lakukan adalah ketika di pengadilan, itu berapa persen yang bisa di-recover, itu yang harusnya menjadi KPI," ujarnya. Fithra merekomendasikan skema perampasan aset terbatas yang diawasi pengadilan, dievaluasi secara berkala, serta melibatkan Komisi III DPR, akademisi, dan pihak lain yang dapat memberi penilaian objektif.
