Pemerintah menargetkan masyarakat pada desil 1 hingga 8 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dapat memperoleh bantuan iuran jaminan kesehatan. Skema tersebut akan membagi tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Rencana perluasan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK ini diarahkan untuk memperluas perlindungan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Namun, rencana tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan fiskal negara dan daerah dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan.
Pembagian Tanggung Jawab Pembiayaan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan desil 1 sampai 4 direncanakan menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui APBN. Desil 5 sampai 6 akan ditanggung pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan desil 7 sampai 8 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Menurut Saifullah Yusuf, kebijakan itu merupakan arahan Presiden agar pendataan yang akurat dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Perluasan cakupan juga ditujukan melindungi kelompok rentan yang berpotensi jatuh miskin ketika mengalami sakit.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji dengan merujuk pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Aturan itu menyebut bantuan iuran pemerintah diberikan kepada warga miskin dan tidak mampu.
Timboel mempertanyakan apakah kelompok pada desil 6 hingga 8 seluruhnya masuk kategori miskin dan tidak mampu. Ia juga mengingatkan bahwa perluasan peserta yang ditanggung pemerintah harus dibarengi kepastian kemampuan anggaran.
Tekanan pada APBN dan APBD
Jumlah penduduk pada desil 1 hingga 5 disebut mencapai sekitar 140 juta orang, sedangkan peserta yang ditanggung pemerintah pusat dalam APBN berjumlah 96,8 juta orang. Selisih sekitar 46 juta orang selama ini menjadi beban pemerintah daerah melalui APBD.
Menurut Timboel, pembayaran iuran untuk peserta yang menjadi tanggungan daerah masih menghadapi persoalan tunggakan. Tantangan itu muncul ketika transfer ke daerah disebut masih mengalami penurunan.
“Sekarang saja sebenarnya desil 1-5 itu kan ada 140 juta, tapi yang didaftarkan pemerintah dalam APBN itu kan 96,8. Sementara itu selisihnya 46 juta, itu kan diserahkan ke daerah. Hari ini (pemerintah) daerah banyak yang nunggak,” kata Timboel.
Ia menilai kondisi tersebut sudah menjadi tantangan bagi fiskal pemerintah sebelum cakupan bantuan diperluas hingga desil 6, 7, dan 8. Penduduk pada desil 1 hingga 4 berjumlah sekitar 111 juta orang, sementara jumlah penduduk desil 1 hingga 8 mencapai 222,8 juta orang.
Risiko Pendapatan Iuran Menurun
Timboel menilai penetapan seluruh penduduk desil 1 hingga 8 sebagai peserta yang iurannya dibayar negara dapat mengurangi penerimaan iuran BPJS Kesehatan dari masyarakat. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu prinsip gotong royong dalam pembiayaan jaminan kesehatan.
Dalam ilustrasi yang disampaikan Timboel, total iuran masyarakat dari desil 1 hingga 8 dengan tarif Rp 42.000 per bulan mencapai Rp 112,3 triliun dalam setahun. Sementara kebutuhan pembiayaan diperkirakan mencapai sekitar Rp 195 triliun.
Selisih kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp 83 triliun dan dinilai sulit ditutup hanya oleh kelompok desil 9 dan 10. “Selisihnya itu ada Rp 83 triliun. Apakah desil 9 dan 10 mampu untuk menangani itu, saya kira tidak,” ucapnya.
Timboel juga mengkhawatirkan perusahaan dapat mengalihkan kewajiban pembayaran iuran pekerja kepada skema PBI-JK atau APBD. Kekhawatiran itu muncul karena warga pada desil 6 hingga 8 masih mungkin merupakan pekerja kantoran yang seharusnya masuk kepesertaan melalui badan usaha.
Penurunan iuran dinilai dapat memperberat arus kas BPJS Kesehatan dan memengaruhi kemampuan pembiayaan layanan medis pada masa mendatang. Timboel menyebut potensi penurunan iuran dapat terjadi secara signifikan jika perluasan kepesertaan tidak diatur secara cermat.
Tantangan Layanan Rumah Sakit
Apabila iuran peserta desil 1 hingga 8 ditanggung pemerintah, kelompok tersebut akan masuk kelas 3 dengan iuran Rp 42.000 per bulan. Dengan jumlah peserta mencapai 222,8 juta orang, rumah sakit dinilai dapat menghadapi tekanan tambahan dalam menyediakan layanan kelas 3.
Timboel mengingatkan peserta kelas 3 tidak dapat begitu saja berpindah ke kelas satu ketika membutuhkan layanan. Ia berharap pemerintah lebih dahulu memperkuat pendataan dan menjamin akomodasi bagi masyarakat desil 1 hingga 5 yang benar-benar miskin dan tidak mampu.
Ia juga mendorong peningkatan kuota pembayaran iuran bagi kelompok yang menjadi prioritas bantuan. Selain itu, ia mengusulkan kenaikan iuran menjadi Rp 70.000 per orang per bulan sebagai salah satu pilihan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan.
