Pemerintah memastikan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi pegawai yang telah berstatus penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027.
Pengangkatan tersebut tidak otomatis mengubah status pegawai menjadi PNS. Pemerintah tetap menerapkan mekanisme seleksi resmi berbasis sistem merit bagi PPPK Penuh Waktu yang ingin menjadi PNS.
Proses perubahan status dari PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu akan menyesuaikan kesiapan anggaran, validasi data, dan regulasi di setiap instansi. Selama masa transisi berlangsung, pegawai paruh waktu tetap menjalankan tugas di unit kerja masing-masing.
Penataan ini menjadi bagian dari kesepakatan pemerintah dan pimpinan DPR terkait persoalan kepegawaian di kementerian maupun pemerintah daerah. Langkah tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian status bagi ratusan ribu tenaga non-ASN.
Pemerintah juga menyiapkan pengalihan sejumlah profesi PPPK Paruh Waktu menjadi pegawai kementerian pusat. Pengaturan itu akan dimuat dalam Peraturan Presiden yang sedang disiapkan.
Profesi guru akan dialihkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama. Sementara itu, tenaga kesehatan akan dialihkan ke Kementerian Kesehatan.
Petugas pemadam kebakaran serta Satpol PP akan dialihkan ke Kementerian Dalam Negeri. Adapun dosen, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana tetap akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu pada instansi asal, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Status PPPK Penuh Waktu memberi hak dan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mendaftar dalam Seleksi CPNS 2027. Namun, kesempatan tersebut tetap harus ditempuh melalui tes resmi dan tidak menjadi pengangkatan PNS secara langsung.
Skema dua tahap ini mengawali proses melalui pengangkatan dari status paruh waktu menjadi penuh waktu. Setelah itu, pegawai dapat mengikuti seleksi CPNS sesuai mekanisme yang dibuka pemerintah.
Pemerintah menilai pola tersebut dapat memberi kepastian status hukum bagi pegawai sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam pengembangan karier ASN. Seleksi tetap menjadi instrumen untuk menentukan kelayakan peserta menjadi PNS.
Selain pengangkatan PPPK paruh waktu, kesepakatan pemerintah dan DPR juga mencakup perpanjangan kontrak guru dan tenaga kesehatan non-ASN. Pembahasan itu turut meliputi rencana pembukaan rekrutmen CPNS.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah telah menggelar rapat intensif lintas sektor untuk membahas persoalan kepegawaian. Rapat tersebut difasilitasi pimpinan DPR dan melibatkan berbagai kementerian terkait.
“Setelah beberapa kali mengadakan rapat antarkementerian yang difasilitasi pimpinan DPR, pagi ini kami memfinalisasi berbagai persoalan kepegawaian,” ujar Prasetyo usai rapat finalisasi masalah kepegawaian, Jumat (6/11/2026). Ia mengatakan pembahasan membutuhkan waktu karena persoalan kepegawaian melibatkan banyak sektor.
Pengalihan beberapa profesi ke kementerian pusat menandai penataan yang tidak hanya berfokus pada perubahan status pegawai. Kebijakan tersebut juga menyangkut penempatan pegawai berdasarkan bidang tugas dan instansi yang membidangi layanan terkait.
Bagi guru, tenaga kesehatan, damkar, dan Satpol PP, penataan dilakukan melalui jalur kementerian yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara profesi lain tetap berada di instansi asal saat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Realisasi pengangkatan secara bertahap membuat pelaksanaannya bergantung pada kondisi masing-masing instansi. Validasi data, kesiapan anggaran, dan ketentuan regulasi menjadi unsur yang menentukan dalam proses perubahan status tersebut.
Dengan demikian, jalur menuju PNS bagi pegawai PPPK tetap berada dalam kerangka seleksi CPNS. Status penuh waktu menjadi tahap penataan kepegawaian, sedangkan pengangkatan sebagai PNS ditentukan melalui proses seleksi resmi.
