PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melanjutkan penataan anak usaha melalui dua rencana penggabungan sekaligus. Telkominfra akan digabungkan ke Telkom Akses, sedangkan PT Nusantara Sukses Investasi (NSI) akan masuk ke PT Graha Sarana Duta (GSD).
Ringkasan Rancangan Penggabungan untuk kedua aksi korporasi itu telah diumumkan kepada publik sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan program streamlining di lingkungan TelkomGroup.
Program penataan ini sejalan dengan aspirasi pemegang saham melalui PT Danantara Asset Management (Persero). Telkom juga menempatkan streamlining sebagai bagian dari transformasi dari operating holding menjadi strategic holding dalam inisiatif TLKM 30.
Dari total 68 anak usaha TelkomGroup, sebanyak 50 entitas menjadi sasaran program streamlining. Telkom telah menyelesaikan penataan terhadap 28 entitas dan melanjutkan proses untuk 22 entitas lain dengan target rampung sebelum akhir 2026.
Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyatakan percepatan penataan dijalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Setiap rencana penggabungan disebut melalui kajian menyeluruh, uji tuntas pihak independen, serta persetujuan sesuai anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.
“Streamlining adalah mandat pemegang saham yang kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap keputusan penggabungan melalui kajian menyeluruh, uji tuntas oleh pihak independen, serta persetujuan berjenjang sesuai anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.”
Integrasi Infrastruktur Digital
Telkom Akses selama ini berfokus pada pengelolaan jaringan fiber, yang mencakup fiber access dan fiber backbone. Sementara Telkominfra mengelola infrastruktur non-fiber, mulai dari core network, service node, power solution, sistem komunikasi kabel laut, BTS, IP radio, hingga tower.
Kedua perusahaan juga memiliki kemampuan pada perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur. Setelah penggabungan, seluruh portofolio tersebut akan berada dalam satu entitas yang dikelola Telkom Akses.
Entitas hasil integrasi itu akan memiliki cakupan pengelolaan yang meliputi data center dan STO, backbone darat serta laut, jaringan akses, RAN, hingga tower. Struktur ini ditujukan untuk memperluas kemampuan TelkomGroup dalam memenuhi kebutuhan konektivitas dan transformasi digital.
Pelanggan seperti operator seluler, penyedia layanan internet, operator lainnya, dan hyperscaler diharapkan dapat memperoleh layanan infrastruktur melalui satu mitra. Penggabungan juga membuka peluang konsolidasi pengadaan dan pengelolaan mitra serta mengurangi duplikasi fungsi operasional.
Penyederhanaan Portofolio Properti
Penggabungan NSI ke dalam GSD dilakukan untuk menyederhanakan struktur kepemilikan pada portofolio properti TelkomGroup. Kepemilikan NSI atas anak usahanya akan beralih langsung kepada GSD setelah aksi korporasi tersebut terlaksana.
Penyederhanaan itu ditujukan untuk menghapus lapisan entitas yang dinilai tidak lagi memberi nilai tambah. Langkah ini juga memberi ruang bagi pengelolaan aset dan penataan portofolio properti yang lebih terintegrasi.
Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan seluruh entitas dinilai memakai kriteria yang objektif dan terukur. Penilaian tersebut berfokus pada kontribusi anak usaha terhadap penguatan bisnis inti dan penciptaan nilai bagi TelkomGroup.
“Dalam kerangka strategic holding, setiap anak usaha memikul mandat serta akuntabilitas kinerja yang jelas. Kami menilai seluruh portofolio dengan satu ukuran, yaitu kontribusinya terhadap penguatan bisnis inti dan penciptaan nilai TelkomGroup.”
Telkom menyatakan hak dan kepentingan karyawan tetap diperhatikan selama masa transisi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan ketenagakerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan hubungan kerja serta kebijakan internal perusahaan penerima penggabungan.
Hak dan kewajiban kreditur, pelanggan, serta mitra usaha akan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan agar layanan dan kerja sama tetap berjalan. Kedua penggabungan masih harus melalui persetujuan RUPSLB masing-masing perusahaan peserta serta persetujuan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
