Bursa Efek Indonesia menargetkan 300 saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau High Shareholder Concentration (HSC) keluar dari perhitungan IHSG pada 13 November. Hingga kini, BEI belum merinci bobot maupun daftar emiten yang terdampak dalam evaluasi tersebut.
Langkah ini dapat memicu tekanan psikologis dan meningkatkan volatilitas pasar dalam jangka pendek. Namun, sejumlah ekonom menilai kebijakan tersebut juga menjadi bagian penting dari pembenahan struktur pasar modal Indonesia dalam jangka panjang.
Risiko Likuiditas dalam Jangka Pendek
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menyatakan investor dapat bereaksi defensif terhadap perubahan komposisi indeks. Kekhawatiran utamanya berkaitan dengan penurunan likuiditas, berkurangnya perhatian pasar, serta perubahan mekanisme pembentukan harga.
“Investor bisa bereaksi defensif karena khawatir terhadap penurunan likuiditas, berkurangnya perhatian pasar, dan perubahan mekanisme pembentukan harga,” ujar Ronny. Menurutnya, respons tersebut berpotensi terjadi sebelum pasar menilai dampak kebijakan secara lebih menyeluruh.
Ronny melihat evaluasi HSC diperlukan karena sejumlah saham berkapitalisasi besar belum tentu mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran yang sehat. Kondisi itu dapat terjadi ketika porsi saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan publik atau free float masih terbatas.
“Akibatnya, harga saham berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran yang sehat,” ujar Ronny. Ia menilai perbaikan struktur kepemilikan dan ketersediaan saham publik perlu menjadi perhatian pasar.
Keluar dari IHSG Bukan Delisting
Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menegaskan pengeluaran saham dari perhitungan IHSG tidak sama dengan delisting. Karena itu, perubahan tersebut tidak berarti harga saham maupun indeks akan langsung turun secara otomatis.
“Keluar dari IHSG, ya. Harga otomatis turun, tidak. Pengeluaran dari IHSG juga berbeda dari delisting. Besarnya tekanan harga bergantung pada berapa banyak dana yang perlu menyesuaikan posisi, kedalaman pasar saham tersebut, dan seberapa jauh kabar ini sudah tercermin dalam harga,” ujar Irman.
Investor dinilai tidak perlu langsung menjual saham hanya karena emiten masuk kategori HSC. HSC merupakan indikator konsentrasi kepemilikan, bukan penilaian bahwa perusahaan bermasalah, bangkrut, atau melakukan pelanggaran hukum.
Penilaian investasi tetap perlu mempertimbangkan likuiditas saham, struktur kepemilikan, fundamental perusahaan, serta strategi investasi masing-masing. Investor juga perlu menelusuri apakah kepemilikan terkonsentrasi berada pada pemegang saham pengendali yang sah atau pihak terafiliasi yang tidak transparan.
Kaitan dengan Evaluasi MSCI
Kebijakan BEI juga berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan investor global di tengah evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI). MSCI tengah mempertimbangkan potensi penurunan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, dengan tenggat keputusan pada Juni 2027.
Menurut Irman, investor institusi mengharapkan perbaikan yang konsisten dalam transparansi pemilik manfaat akhir dan pihak terafiliasi. Mereka juga menyoroti peningkatan free float yang benar-benar dapat diperdagangkan serta penegakan terhadap pelanggaran.
MSCI disebut akan terus mengeluarkan saham yang teridentifikasi HSC dari indeksnya. Saham yang baru masuk daftar HSC dan masih menjadi konstituen MSCI dapat menghadapi penyesuaian dana pasif tersendiri, terpisah dari perubahan perhitungan IHSG.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai perluasan daftar HSC sebagai titik awal reformasi pasar. Namun, fakta bahwa sekitar 40 persen emiten di Indonesia masuk kategori tersebut dapat memperkuat kekhawatiran investor global mengenai kualitas likuiditas pasar.
Di sisi lain, pengungkapan daftar HSC dapat menunjukkan keterbukaan otoritas dalam mengidentifikasi risiko yang sebelumnya kurang terlihat. BEI dan Otoritas Jasa Keuangan didorong menindaklanjuti kebijakan itu melalui verifikasi pemilik manfaat akhir, penegakan hukum yang konsisten, dan perluasan kepemilikan publik secara nyata.
Emiten juga dinilai perlu memperbesar porsi saham publik tanpa sekadar memindahkan kepemilikan kepada pihak terafiliasi. Keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada perbaikan transparansi, likuiditas, dan integritas perdagangan yang benar-benar dirasakan investor.
