Kementerian Keuangan menyatakan tarif pajak di Indonesia tergolong terjangkau jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa. Penilaian itu disampaikan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Saheruddin, dalam Lampung Financial Festival pada Minggu (6/9/2026).
Herman menilai beban perpajakan di dalam negeri masih relatif rendah untuk mendukung penerimaan negara dan pembiayaan belanja pemerintah. Pernyataan tersebut dilaporkan Detik Finance dari kegiatan yang membahas pemahaman keuangan bagi masyarakat.
Perbandingan Tarif Pajak
Dalam penjelasannya, Herman membandingkan kondisi perpajakan Indonesia dengan sejumlah negara di Eropa. Ia mencontohkan Belanda sebagai negara yang memiliki tarif pajak lebih tinggi daripada Indonesia.
"Indonesia itu pajaknya tinggi atau rendah? Nah, kalau teman-teman nanti sekolah lanjut, sekolah S2 misalnya di luar negeri ya, kayak di Belanda, pajaknya itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi Indonesia ini termasuk salah satu negara yang pajaknya terjangkau," ungkap Herman Saheruddin, Direktur Jenderal SPSK Kementerian Keuangan.
Pernyataan itu menyoroti posisi tarif pajak Indonesia dalam perbandingan dengan negara lain, khususnya di kawasan Eropa. Herman menyampaikan perbandingan tersebut saat menjelaskan pentingnya penerimaan negara dalam mendukung kebutuhan belanja pemerintah.
Pajak menjadi salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kewajiban negara. Penggunaan penerimaan itu mencakup pembangunan infrastruktur serta pembayaran gaji pegawai negeri sipil atau PNS.
Belanja negara membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan berbagai kebutuhan tersebut. Namun, pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan dari pajak dalam menghimpun dana pembangunan.
Peran Surat Berharga Negara
Selain pajak, pemerintah juga memanfaatkan Surat Berharga Negara atau SBN sebagai instrumen penghimpunan dana. Instrumen ini dapat digunakan untuk memperoleh pendanaan dari pasar domestik maupun luar negeri.
Herman menjelaskan bahwa keberadaan SBN berkaitan dengan kebutuhan negara untuk menjalankan pembangunan. Dengan instrumen tersebut, pembiayaan pembangunan tidak hanya bertumpu pada penerimaan pajak.
"Jadi sebenarnya SBN itu ada untuk membantu negara melakukan pembangunan. Jadi tidak selalu mengandalkan pajak, tapi dari SBN," ungkap Herman Saheruddin, Direktur Jenderal SPSK Kementerian Keuangan.
SBN disebut sebagai salah satu pilihan investasi yang dapat diakses masyarakat. Herman menyampaikan instrumen tersebut memiliki tingkat keamanan yang disetarakan dengan emas dan menawarkan imbal hasil hingga 7 persen.
Akses terhadap investasi SBN juga disebut tersedia melalui fasilitas perbankan digital. Ketersediaan akses ini menjadi bagian dari penjelasan mengenai pilihan penempatan dana bagi masyarakat yang telah memiliki pendapatan.
Pesan Mengenai Tabungan
Dalam kesempatan itu, Herman mengingatkan pentingnya menyisihkan pendapatan untuk tabungan. Pesan tersebut disampaikan bersamaan dengan penjelasan mengenai waktu untuk mulai mempertimbangkan investasi.
"Jadi, kapan waktunya tempat investasi? Ya, sekarang. Kalau kita sudah punya pendapatan yang positif, langsung sisihkan minimal untuk tabungan," pungkas Herman Saheruddin, Direktur Jenderal SPSK Kementerian Keuangan.
Pernyataan Kementerian Keuangan tersebut menghubungkan tarif pajak, pembiayaan pembangunan, dan instrumen investasi dalam satu penjelasan. Pajak tetap menjadi bagian penerimaan negara, sementara SBN digunakan sebagai sarana tambahan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pemerintah.
