Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar pihak yang dikenai sanksi atas pelanggaran pasar modal hingga 31 Oktober 2026 atau secara tahun berjalan. Penindakan itu mencakup perkara penerapan prinsip una via, penawaran umum saham, perdagangan saham, hingga kegiatan penasihat investasi tanpa izin.
Dalam keterangan resmi pada Minggu (1/11/2026), OJK menyatakan publikasi tersebut ditujukan untuk memperjelas pelaksanaan penegakan hukum di sektor pasar modal. Daftar itu mencakup kasus saham DSSA, BREN, CUAN, FILM, KIOS, TRON, SUPR, IMPC, SHID, serta transaksi yang melibatkan Belvin Tannadi.
Perkara PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menghasilkan sanksi denda terbesar dalam daftar tersebut. PT Sinar Mas Tunggal dikenai denda Rp 1,5 triliun, sedangkan PT Sinarmas Sekuritas dikenai denda Rp 1,4 miliar.
Rudy, pemegang izin wakil penjamin emisi efek, juga terkena pembekuan izin wakil penjamin emisi efek selama satu tahun. Sejumlah perusahaan sekuritas lain dalam perkara DSSA masing-masing didenda Rp 1,4 miliar, yaitu PT Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, PT Amantara Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Supra Sekuritas Indonesia, PT Buana Capital Sekuritas, dan PT Waterfont Sekuritas.
RHB Sekuritas dalam perkara yang sama dikenai denda Rp 700 juta. OJK juga memberikan peringatan tertulis kepada Fitra Sie dari Sinarmas Sekuritas, Sam Sahiry Rumamby dari Aldiracita Sekuritas, Widya Halim dari BCA Sekuritas, serta Suryadi dari Amantara Sekuritas Indonesia.
Peringatan tertulis turut diberikan kepada Morgan Gindo Wardana dari TRIM, Maria Retnowulan dari Buana Capital Sekuritas, dan Baskara Alias Karnen S dari Waterfront Sekuritas Indonesia. Sanksi ini menjadi bagian dari penanganan OJK terhadap pelanggaran pasar modal dalam perkara DSSA.
Dalam kasus penawaran umum saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), OJK mengenakan denda Rp 500 miliar kepada Anbo Holdings Ltd. Sementara itu, perkara IPO PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) berujung denda Rp 100 miliar bagi Tigonis Capital Pte Ltd.
PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas juga dikenai denda Rp 1,7 miliar dalam kasus CUAN. Kedua perkara tersebut termasuk dalam daftar penegakan hukum OJK yang diumumkan hingga akhir Oktober 2026.
| Perkara | Pihak yang Dikenai Sanksi | Sanksi |
|---|---|---|
| DSSA | PT Sinar Mas Tunggal | Denda Rp 1,5 triliun |
| BREN | Anbo Holdings Ltd | Denda Rp 500 miliar |
| CUAN | Tigonis Capital Pte Ltd | Denda Rp 100 miliar |
| AYLS, FILM, dan BSML | Belvin Tannadi | Denda Rp 5,35 miliar |
OJK menjatuhkan denda Rp 5 miliar kepada Eunice M Satyono dan Chrystal Angella Soegandhi dalam kasus perdagangan saham PT MD Pictures Tbk (FILM). Pada kasus perdagangan saham PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS), Roby Tan, Trisno Wibowo, dan Jordy Liman dikenai denda Rp 1,4 miliar.
Tan Heng Lok juga dikenai denda Rp 1,7 miliar dalam perkara KIOS. Adapun Belvin Tannadi didenda Rp 5,35 miliar terkait perdagangan saham AYLS, FILM, dan BSML.
Kasus perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) turut menghasilkan denda bagi PT Dana Mitra Kencana sebesar Rp 2,1 miliar. Melani dan Upita Amalia masing-masing dikenai denda Rp 1,8 miliar dalam perkara yang sama.
Untuk kasus perdagangan saham PT Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk (SHID), Ferry Sudjono dikenai denda Rp 2,35 miliar. Sementara itu, Muhammad Juni Andri Rahman menerima peringatan tertulis dalam kasus perdagangan saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR).
OJK juga memberikan peringatan tertulis kepada David Santoso dan Irfan Dzaki Bayduri. Sanksi itu berkaitan dengan kegiatan sebagai penasihat investasi tanpa izin dalam penawaran investasi saham PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON).
OJK menyatakan penyajian informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai konsistensi penegakan hukum yang telah dilakukan. “Upaya ini merupakan komitmen OJK untuk senantiasa menjaga integritas pasar, meningkatkan kepatuhan pelaku pasar, serta mewujudkan penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien,” kata OJK.
