Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah institusi dan individu dalam perkara pasar modal hingga 31 Oktober 2026. Sanksi tersebut mencakup denda miliaran rupiah, pembekuan izin, hingga peringatan tertulis.
Perkara yang ditangani meliputi transaksi perdagangan saham, penawaran umum, manipulasi perdagangan, serta pelanggaran ketentuan pengendalian internal dan APU-PPT. OJK menyatakan langkah penegakan hukum itu dilakukan untuk memperkuat reformasi pasar modal Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor.
OJK menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses penindakan. “Transparansi dalam pelaksanaan penegakan hukum menjadi aspek penting untuk menunjukkan konsistensi pengawasan dan akuntabilitas OJK,” tegas OJK dalam pengumuman resmi, Sabtu (31/10).
Rincian Perkara dan Sanksi
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Pelanggaran dalam rentang 2024 hingga 2026 mencakup transaksi saham DSSA, pengendalian internal Perusahaan Efek, serta ketentuan APU-PPT. Sejumlah sekuritas dan institusi dikenai denda Rp700 juta hingga Rp1,5 miliar pada 16 Oktober 2026, sementara Rudy dibekukan izinnya sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek selama satu tahun dan sejumlah sales mendapat peringatan tertulis.
PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Perkara ini berkaitan dengan pelanggaran ketentuan penawaran umum saham sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UUPM dan Pasal 22 angka 48 UUPPSK. Anbo Holdings Ltd dikenai denda Rp500 miliar pada 16 Oktober 2026.
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Kasus penawaran umum saham CUAN melibatkan Tigonis Capital Pte Ltd, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, serta Jurgantara Usman. Tigonis dikenai denda Rp100 miliar, dua perusahaan sekuritas masing-masing Rp1,7 miliar, sedangkan izin Jurgantara Usman dibekukan selama tiga bulan.
PT MD Pictures Tbk (FILM). OJK menangani pelanggaran transaksi dan manipulasi perdagangan saham FILM untuk periode 24 Maret hingga 31 Juli 2023. Eunice M. Satyono dan Chrystal Angella Soegandhi masing-masing didenda Rp5 miliar pada 27 Maret 2026.
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS). Pelanggaran perdagangan saham KIOS terjadi sepanjang Januari 2021 hingga April 2022 dan melibatkan Roby Tan, Trisno Wibowo, Jordy Liman, serta Tan Heng Lok. Tiga nama pertama masing-masing dikenai denda Rp1,4 miliar, sementara Tan Heng Lok didenda Rp1,7 miliar pada 27 Maret 2026.
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON). David Santoso dan Irfan Dzaky Bayduri terlibat dalam penawaran investasi saham TRON dengan bertindak sebagai Penasihat Investasi tanpa izin resmi. OJK menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada keduanya pada 27 Maret 2026.
PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR). Kasus ini berhubungan dengan pelanggaran aturan perdagangan saham SUPR pada periode 8 Februari hingga 11 April 2022. Muhammad Juni Andri Rahman dikenai sanksi peringatan tertulis pada 3 Maret 2026.
PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML). Belvin Tannadi terjerat perkara manipulasi dan transaksi perdagangan saham AYLS serta FILM pada 2021, juga saham BSML pada 2022. OJK menjatuhkan denda kumulatif Rp5,35 miliar pada 20 Februari 2026.
PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC). Pelanggaran transaksi saham IMPC pada Januari hingga April 2016 melibatkan PT Dana Mitra Kencana, Melani, dan Upita Amalia. PT Dana Mitra Kencana didenda Rp2,1 miliar, sedangkan Melani dan Upita Amalia masing-masing dikenai denda Rp1,8 miliar pada 20 Februari 2026.
PT Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk (SHID). Perkara perdagangan saham SHID berkaitan dengan transaksi pada 3 Januari hingga 14 Februari 2022. Ferry Sudjono dikenai denda Rp2,35 miliar pada 12 Januari 2026.
Rangkaian penindakan tersebut mencakup pelanggaran oleh emiten, perusahaan sekuritas, institusi asing, dan individu. Bentuk sanksi yang dijatuhkan OJK berbeda sesuai dengan jenis pelanggaran dan pihak yang terlibat dalam setiap perkara.
