Bank Indonesia memperkuat dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pembukaan peluang investasi serta perluasan akses pasar ekspor untuk produk unggulan daerah. Langkah ini dijalankan lewat pendampingan kepada pelaku usaha dan penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Pengembangan UMKM juga dipandang penting karena dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia Anton Pitono menyatakan lembaganya semakin aktif mendukung potensi ekonomi daerah. Dukungan itu mencakup fasilitasi investasi dan pemasaran produk UMKM ke pasar yang lebih luas.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Regional Investor Relations Unit atau RIRU. Wadah kerja sama antara BI dan pemerintah daerah ini berfungsi mempromosikan potensi investasi serta perdagangan daerah kepada calon investor dan pembeli.
Melalui jaringan tersebut, peluang investasi daerah dapat diperkenalkan kepada pihak yang berminat dari dalam maupun luar negeri. Produk unggulan daerah juga mendapat ruang promosi untuk menjangkau pasar internasional.
“Bahkan membuka peluang-peluang melalui RIRU kami di daerah untuk membuka peluang, baik itu investasi maupun pemasaran UMKM di daerah ke luar negeri,” kata Anton dalam diskusi BI bersama media di Sabang, Aceh, Kamis (5/11/2026). Pernyataan itu menegaskan peran RIRU sebagai penghubung antara potensi lokal dengan investor dan pasar ekspor.
Pendekatan BI terhadap pengembangan ekonomi daerah kini juga mencakup keterlibatan yang lebih langsung pada sektor-sektor potensial. Sebelumnya, dukungan kantor perwakilan BI lebih banyak diwujudkan melalui kajian dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah.
Anton menjelaskan perubahan itu sejalan dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Mandat tersebut membuka ruang bagi BI untuk memperkuat peran pendampingan dalam pengembangan ekonomi regional.
“Sekarang dengan mandat Undang-Undang P2SK yang baru, maka advisory itu sudah bukan lagi sekadar advisory. Bahkan, kami di daerah itu sudah mulai masuk pada sektor-sektor secara langsung,” jelas Anton.
Pendampingan terhadap pelaku usaha diharapkan membuat dukungan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah daerah tetap dilakukan, tetapi pengembangan usaha kini dapat diarahkan secara lebih dekat kepada pelaku UMKM.
“UMKM kita sudah mulai melakukan pendampingan. Mungkin sekarang menjadi lebih terbuka,” ujarnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan usaha lokal untuk masuk ke rantai pasar yang lebih luas.
Untuk mendukung agenda tersebut, BI memiliki 46 kantor di dalam negeri dan lima kantor perwakilan di luar negeri. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi investasi dan produk UMKM Indonesia kepada mitra di berbagai negara.
Dukungan bagi setiap wilayah disesuaikan dengan karakter dan potensi ekonominya. Di Sabang, Aceh, misalnya, sektor pariwisata disebut sebagai bidang yang memiliki peluang untuk dikembangkan bersama UMKM berbasis komoditas pangan.
Penguatan investasi dan pengembangan usaha daerah tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi. Anton menilai hasil pembangunan juga perlu terlihat dari terbukanya lapangan kerja yang dapat dirasakan masyarakat.
“Karena bukan hanya bicara masalah pertumbuhan ekonomi saja saat ini, tetapi yang paling penting adalah menjaga atau mendukung iklim yang mendorong terbukanya lapangan pekerjaan,” katanya. Melalui promosi investasi, pendampingan usaha, dan akses pasar ekspor, BI mendorong produk unggulan daerah agar semakin berdaya saing dan mampu menyerap tenaga kerja.
