Badan Pangan Nasional atau Bapanas mencurigai adanya penyelewengan dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang Oktober 2026. Dugaan tersebut mengarah pada pemanfaatan Rumah Pangan Kita (RPK), salah satu kanal resmi distribusi beras SPHP.
Bapanas meminta Perum Bulog berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pola pemesanan RPK yang dinilai tidak wajar. Pengawasan khusus diminta dilakukan terhadap RPK dengan volume pesanan yang jauh melampaui perkiraan normal.
RPK menjadi salah satu saluran utama penyaluran beras SPHP. Dalam penugasan pertama dari Maret sampai September, penyaluran melalui RPK mencapai 193,8 ribu ton atau 23,42% dari total realisasi 828 ribu ton.
Pada penugasan tambahan yang kembali berjalan sejak Oktober, RPK juga mencatat porsi penjualan terbesar. Hingga 5 November, penyaluran beras SPHP melalui RPK mencapai 46,2 ribu ton atau 29,78% dari total realisasi 155,3 ribu ton.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mempertanyakan tingginya harga beras di banyak wilayah meski penyaluran awal telah terealisasi penuh. Ia menyebut terdapat kekhawatiran atas kemungkinan penyimpangan pada jalur distribusi.
“Penyaluran beras SPHP pada penugasan pertama cukup masif, terealisasi 100 persen atau 828 ribu ton. Namun mengapa harga di sebagian besar wilayah masih tinggi? Kami khawatir masih banyak penyimpangan, salah satunya melalui RPK,” ujar Hermawan.
Pemesanan Cepat Habis Jadi Perhatian
Menurut Hermawan, sejumlah RPK perlu dicermati karena stok beras SPHP dilaporkan cepat habis dan kemudian kembali memesan dalam waktu singkat. Pola tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan beras bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Ada beberapa RPK yang dicurigai karena stoknya cepat sekali habis. Belum sepekan sudah habis, lalu memesan lagi. Kami minta Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pemesanan yang mencurigakan seperti itu,” katanya.
Bapanas telah menyurati Satgas Pangan Polri di berbagai daerah untuk menyelidiki RPK mitra Perum Bulog. Langkah itu ditujukan untuk memeriksa kemungkinan penyalahgunaan dalam rantai distribusi beras SPHP.
Hermawan menilai RPK yang menghabiskan stok dalam dua hingga tiga hari lalu kembali memesan patut diawasi. Ia mengingatkan bahwa pola penyaluran yang tidak sesuai sasaran dapat mengganggu program stabilisasi pangan.
“RPK itu seperti toko. Kalau dalam dua sampai tiga hari stoknya sudah habis lalu memesan lagi, itu patut dicurigai. Bisa jadi penyalurannya tidak benar. Sekarang tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi,” tegasnya.
Dugaan Pengoplosan dan Penjualan Ulang
Bapanas mengkhawatirkan beras SPHP tidak seluruhnya diterima masyarakat, melainkan dioplos lalu dijual kembali sebagai beras premium atau beras komersial. Risiko tersebut dinilai meningkat karena kualitas beras SPHP saat ini disebut tergolong baik.
Hermawan menjelaskan bahwa pasokan beras Bulog tahun ini berasal dari panen petani dalam negeri tanpa impor. “Kualitas beras SPHP bagus karena merupakan beras lokal. Beras impor yang tersimpan lama sudah tidak ada lagi,” jelasnya.
Sejumlah kasus penyalahgunaan beras SPHP telah diungkap aparat kepolisian dalam waktu berdekatan. Polres Metro Jakarta Timur menemukan 600 ton beras SPHP yang disalahgunakan di dua lokasi di Jakarta Timur pada 28 Oktober 2026.
Dalam kasus tersebut, pelaku diduga membongkar kemasan dan memindahkan beras SPHP ke kemasan lain agar dapat dijual hingga Rp 17.000 per kg. Bapanas menghitung kerugian negara dari praktik pengoplosan itu dapat mencapai Rp 3,3 miliar.
Pada 29 Oktober 2026, Polda Nusa Tenggara Barat mengungkap dua kasus penyalahgunaan beras SPHP. Kasus pertama melibatkan 2 ton beras yang dioplos dan dijual dengan merek lain seharga Rp 650.000 per karung 50 kg atau Rp 13.000 per kg.
Kasus kedua di NTB melibatkan 1,5 ton beras SPHP yang diduga dioplos lalu diperdagangkan ke Bali dalam kemasan merek lain. Harga setelah pengoplosan dipatok Rp 312.500 per karung 25 kg.
Polres Pasuruan juga mengumumkan penangkapan pelaku pengoplosan beras SPHP sebanyak 20 ton pada 30 Oktober 2026. Beras tersebut diduga dibeli dari Gudang Bulog Kebonagung, Malang, lalu dibawa ke wilayah Beji untuk dikemas ulang.
Para tersangka diduga memindahkan beras dari kemasan asli SPHP ke karung polos hijau berukuran 50 kg. Beras itu kemudian diduga dijual kembali dengan harga Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kg.
Bapanas menilai penyalahgunaan program tersebut merugikan negara, petani, dan konsumen serta dapat menghambat stabilisasi harga pangan. Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan beras SPHP dapat melapor kepada Satgas Pangan Polri setempat atau kanal pengaduan Bapanas.
