Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima 340 laporan masyarakat melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran dalam dua minggu. Laporan itu menyoroti persoalan beras, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta program cetak sawah.
Amran menyatakan seluruh laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ia menegaskan pelanggaran yang ditemukan dapat berujung pada pencabutan izin, penutupan usaha, hingga proses pidana.
“Ada laporan, 2 minggu ini masuk 340 laporan. Kita tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. 340 pasti kami kejar. Pasti kami kejar dan dicabut izin, ditutup, pidana,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).
Pernyataan itu menegaskan fokus pemerintah terhadap dugaan penyimpangan di sektor pertanian dan pangan. Aduan masyarakat menjadi salah satu dasar untuk menelusuri pelanggaran yang terjadi di berbagai daerah.
Modus Pengoplosan Beras SPHP
Salah satu persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau Beras SPHP. Amran mengungkap sejumlah cara yang disebut digunakan dalam praktik penyimpangan tersebut.
Modus yang ditemukan antara lain membawa beras ke penggilingan untuk digiling ulang. Beras juga dapat dikemas kembali dengan menggunakan karung yang berbeda.
Ada pula dugaan pembongkaran muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti karung dan identitas produk. Praktik tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menindak pelanggaran terkait distribusi beras.
Amran meminta agar tidak ada ruang kompromi, terutama untuk pelanggaran yang berkaitan dengan beras. Penanganan kasus tidak disebut berhenti pada perkara yang telah lebih dahulu terungkap.
“Jangan beri ruang kompromi, terutama beras. Alat mesin pertanian diperjualbelikan. Kami sekarang lacak seluruh Indonesia,” kata Amran.
Alsintan Ditegaskan Sebagai Bantuan Gratis
Selain beras, laporan yang masuk juga mencakup dugaan penjualan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Amran menegaskan alsintan yang diberikan pemerintah kepada daerah merupakan bantuan gratis.
Karena diberikan tanpa biaya, bantuan tersebut tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Pemerintah menyatakan penelusuran terhadap dugaan penjualan alsintan dilakukan secara nasional.
“Saya sampaikan lagi, alat mesin pertanian yang dikirim ke daerah itu gratis. Silakan lapor ke Pak Amran,” beber Amran.
Ia menyebut laporan dari masyarakat akan langsung ditindaklanjuti melalui pengiriman surat dan rapat. Koordinasi juga disebut dapat dilakukan hingga tingkat Bhabinkamtibmas dan Polsek.
Upaya penindakan itu melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya. Amran mengapresiasi kerja sama aparat dalam menangani pelanggaran di sektor pangan.
Pelapor Diminta Melengkapi Bukti
Amran menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mengirimkan laporan melalui Lapor Pak Amran. Ia menyatakan identitas pelapor akan dijaga dan tidak dipublikasikan.
Pelapor diminta melengkapi pengaduan dengan informasi yang memadai agar dapat ditindaklanjuti. Data yang diminta antara lain alamat lengkap dan foto terkait dugaan pelanggaran.
“Seluruh yang melapor, terima kasih kontribusinya pada negara. Anda akan saya lindungi dan namanya tidak akan kami munculkan,” jelas Amran.
Ia kembali menegaskan bahwa nama maupun alamat pelapor tidak akan dipublikasikan. Kanal pengaduan itu digunakan untuk menerima laporan mengenai beras, pupuk, alsintan, dan pelaksanaan program cetak sawah.
