Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) masih memperjuangkan pemerataan upah antar daerah setelah Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru diterbitkan. Organisasi buruh itu menilai aspirasi mengenai pengurangan ketimpangan upah belum terakomodasi dalam regulasi baru.
Presiden KSPN Ristadi menyatakan langkah awal yang ditempuh adalah pendekatan persuasif kepada pemerintah. Pembahasan akan difokuskan pada aturan turunan yang mengatur kebijakan pengupahan di daerah.
Menurut Ristadi, daerah dengan tingkat upah yang masih rendah perlu memperoleh kenaikan yang lebih signifikan dibanding wilayah yang upahnya telah tinggi. Ketentuan tersebut dinilai perlu menjadi pengunci dalam aturan pelaksana yang disusun pemerintah.
Ristadi mengatakan KSPN akan bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk membahas persoalan itu. Selain dengan pemerintah, KSPN juga berencana menemui anggota DPR RI Komisi IX yang menyusun UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Langkah tersebut ditempuh untuk menyampaikan kembali persoalan ketimpangan upah minimum yang dinilai belum terjawab. KSPN berharap pembahasan aturan turunan dapat memberi ruang bagi perbaikan kebijakan di daerah dengan upah rendah.
“Kami melakukan upaya persuasif lobi-lobi dulu dengan pemerintah yang membuat aturan turunan,” ujar Ristadi kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2026). Pernyataan itu disampaikan saat KSPN menyiapkan pembicaraan dengan pihak pemerintah dan parlemen.
Fokus pada Ketimpangan Upah Minimum
Ristadi menilai pengaturan dalam undang-undang baru belum sepenuhnya menjawab masalah yang selama ini dihadapi pekerja, terutama terkait perbedaan upah minimum. Karena itu, KSPN menempatkan isu pemerataan sebagai salah satu agenda utama dalam komunikasi dengan pembuat kebijakan.
“Upaya-upaya itu kami lakukan, nanti akan dirasakan kritikan kami bahwa poin isu tersebut memang yang diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan belum menjawab atas persoalan yang selama ini dihadapi khususnya soal ketimpangan upah minimum,” jelas dia. Kritik tersebut diarahkan pada substansi kebijakan pengupahan yang akan diatur lebih lanjut.
Perjuangan pemerataan upah dilakukan setelah DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru hasil revisi pada Selasa (6/10/2026). Revisi dilakukan menyusul gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023.
Serikat buruh menilai aturan sebelumnya memuat sejumlah ketentuan yang merugikan pekerja. Gugatan tersebut kemudian dikabulkan Mahkamah Konstitusi, yang memerintahkan DPR RI dan pemerintah menyelesaikan revisi undang-undang paling lambat pada Oktober 2026.
Ruang Lingkup UU Baru
UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup ketentuan umum, landasan dan tujuan, serta kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja.
Undang-undang itu juga mengatur perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, serta pemagangan. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan tenaga kerja sektor formal.
Bab lain membahas penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, serta hubungan pekerjaan tertentu. Regulasi tersebut turut memuat ketentuan mengenai pelindungan pengupahan dan kesejahteraan pekerja.
Pengaturan lainnya mencakup hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan dana cadangan pesangon. UU tersebut juga memuat pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, serta penutup.
Bagi KSPN, keberadaan materi pengupahan dalam undang-undang belum menghentikan dorongan untuk mempersempit kesenjangan antarwilayah. Organisasi itu akan melanjutkan lobi terhadap aturan turunan agar kenaikan upah di daerah berupah rendah dapat diatur lebih signifikan.
