Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso dikenang sebagai figur penegak hukum yang lekat dengan kejujuran, keberanian, dan kesederhanaan. Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu kini dianugerahi gelar Pahlawan Nasional sebagai pengakuan atas pengabdian serta keteladanannya.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan Hoegeng sebagai salah satu dari 19 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026. Penetapan itu berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Hoegeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921. Ia merupakan putra Soekario Kario Hatmodjo dan Omi Kalsoem, dengan ayah yang bekerja sebagai kepala jaksa di Pengadilan Negeri Karesidenan Pekalongan.
Latar keluarga dan pendidikan membentuk karakter Hoegeng yang dikenal disiplin serta menjunjung nilai moral. Sebelum berkarier di kepolisian, ia sempat belajar hukum di Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada 1940.
Pendidikan hukum tersebut tidak diselesaikannya setelah perguruan tinggi itu ditutup pada masa pendudukan Jepang. Hoegeng kemudian mengikuti pendidikan kepolisian dan mulai menempuh jalan sebagai aparat penegak hukum.
Perjalanan Karier di Kepolisian
Setelah Indonesia merdeka, Hoegeng melanjutkan pendidikan kepolisian dan memperdalam kemampuan penegakan hukum. Ia pernah bertugas di Surabaya, Sumatera Utara, serta Jakarta.
Penugasan di sejumlah daerah memberinya pengalaman menghadapi persoalan keamanan dan kriminalitas yang beragam. Pengalaman itu juga membentuk pemahamannya mengenai tantangan aparat kepolisian di tengah masyarakat.
Kariernya tidak hanya berlangsung di lingkungan kepolisian. Hoegeng pernah dipercaya menjadi Kepala Jawatan Imigrasi pada 1960-an, sebelum mengemban tugas sebagai Menteri Iuran Negara dan Sekretaris Kabinet Inti.
Berbagai jabatan tersebut memperluas kiprahnya dalam pelayanan publik. Hoegeng kemudian kembali menduduki posisi strategis di kepolisian hingga mencapai puncak kariernya.
Pada 5 Mei 1968, ia dilantik sebagai Kapolri kelima. Hoegeng memimpin institusi kepolisian sampai 1971, pada periode yang diwarnai persoalan politik, keamanan, dan penegakan hukum.
Ketegasan dalam Penegakan Hukum
Selama menjabat Kapolri, Hoegeng dikenal tegas terhadap pelanggaran hukum tanpa memandang latar belakang pelaku. Ia berupaya menjaga agar kepolisian tidak digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.
Prinsip itu membuatnya sering berhadapan dengan tekanan ketika perkara melibatkan pihak berpengaruh. Sikap tersebut kemudian menjadi salah satu alasan namanya terus disebut dalam pembicaraan mengenai integritas aparat penegak hukum.
Salah satu perkara yang kerap dikaitkan dengan ketegasan Hoegeng ialah kasus Sum Kuning di Yogyakarta pada 1970. Kasus dugaan pemerkosaan terhadap perempuan bernama Sumarijem itu mendapat perhatian luas karena terdapat dugaan keterlibatan sejumlah anak pejabat.
Penanganan perkara tersebut memperlihatkan rumitnya penegakan hukum ketika berhadapan dengan dugaan penyalahgunaan pengaruh dan kekuasaan. Hoegeng juga dikaitkan dengan penanganan perkara penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahyadi.
Kasus tersebut menjadi contoh perkara hukum yang bersinggungan dengan kepentingan orang-orang berpengaruh. Dalam menjalankan tugasnya, Hoegeng dikenal tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Menolak Pemberian dan Menjaga Kesederhanaan
Keteguhan Hoegeng juga tampak dalam sikapnya terhadap pemberian yang dapat memengaruhi independensi jabatan. Saat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, ia dikenal menolak berbagai pemberian yang berkaitan dengan kepentingan bisnis dan pelayanan.
Bagi Hoegeng, jabatan publik merupakan amanah yang tidak boleh dipakai untuk mencari keuntungan pribadi. Prinsip itu dijalankannya bersamaan dengan gaya hidup sederhana meski pernah memegang posisi tertinggi di kepolisian.
Ia tidak dikenal sebagai pejabat yang gemar memamerkan kekayaan. Hoegeng memilih menjaga jarak dari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Setelah mengakhiri masa jabatan sebagai Kapolri pada 1971, Hoegeng tidak lagi berada di pusat kekuasaan kepolisian. Namun, keteladanannya terus menjadi rujukan dalam diskusi tentang reformasi kepolisian, pemberantasan korupsi, dan integritas pejabat publik.
Citra Hoegeng sebagai polisi jujur juga tercermin dalam ungkapan satire Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia pernah menyebut tiga polisi jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng.
Hoegeng meninggal dunia pada 14 Juli 2004. Namanya tetap dikenang sebagai sosok yang menunjukkan bahwa jabatan dan kekuasaan tidak harus berjalan seiring dengan kemewahan ataupun penyalahgunaan wewenang.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kembali menegaskan nilai yang diwariskan Hoegeng kepada kehidupan berbangsa. Kejujuran, keberanian, dan integritas menjadi fondasi penting dalam menjaga penegakan hukum serta pelayanan publik.
